Anggota DPD RI David H. Waromi Sampaikan Laporan PIP Papua pada Mendikdasmen, Dorong Kuota Tambahan untuk Anak Papua
Senator Pdt. David H Waromi.SM.,Th. bersama Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed
Jakarta,SAIRERI.Com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua, Pdt. David H. Waromi, S.M., Th., yang juga merupakan anggota Komite III DPD RI, menyampaikan laporan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Senator David menyoroti berbagai tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, kondisi geografis yang ekstrem, hingga masih banyaknya anak-anak Papua yang belum tersentuh bantuan PIP secara optimal. Menurutnya, PIP bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan jembatan harapan bagi masa depan generasi Papua.
“Papua membutuhkan perhatian khusus. Anak-anak Papua punya potensi besar, tetapi kesempatan mereka masih sangat terbatas. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan kuota PIP khusus untuk Provinsi Papua,” tegas David.
Ia menekankan bahwa penambahan kuota PIP akan membuka peluang lebih luas bagi anak-anak Papua untuk tetap bersekolah dan tidak terputus dari pendidikan akibat faktor ekonomi. Pendidikan, kata dia, adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan Papua yang mandiri dan berdaya saing.
Senator David juga berharap pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakan afirmatif yang lebih berpihak pada daerah tertinggal dan terluar, termasuk Papua. Menurutnya, keadilan dalam pendidikan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kalau kita serius membangun Indonesia dari pinggiran, maka Papua harus diberi ruang lebih besar. Anak Papua tidak boleh tertinggal hanya karena sistem,” ujarnya.
DPD RI, lanjut David, akan terus mengawal kebijakan pendidikan nasional agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah, khususnya di Tanah Papua. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadi suara Papua di tingkat nasional, memastikan setiap kebijakan tidak hanya indah di atas kertas, tetapi nyata di lapangan. (Redaksi)
