Ketua Dewan Adat KainKain Karkara Byak Apolos Sroyer: Kerja MRP terkait Pendirian Batalion 858 jangan ada titipan Sponsor
Ketua Dewan Adat KainKain Karakara Byak Apolos Sroyer
Jayapura,SAIRERI.Com – Persoalan tanah Adat di Kabupaten Biak Numfor terkait dengan perencanaan Pendirian markas TNI Angkatan Darat Batalion 858 di Pulau Biak menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak terlebih khusus Majelis Rakyat Papua (MRP) Yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan, pertimbangan,dan persetujuan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan adat, budaya, agama, dan pemberdayaan perempuan. karena MRP berfungsi sebagai representasi kultural OAP dalam menjaga hak-hak dasar, hak ulayat, dan kearifan lokal di seluruh Tanah Papua.
Dan Peran tersebut sudah di jalankan dengan baik oleh MRP khususnya terkait dengan Persoalan pendirian Batalion TNI AD 858 di Atas tanah Adat Suku Biak Kabupaten Biak Numfor, Yang mana pada tanggal 29 Januari 2026 kemarin Ketua MRP Membentuk Tim gunah melakukan kroscek lapangan kepada beberapa perwakilan masyarakat Adat yang mengklaim tempat tersebut sebagai pemilik mereka, dan hingga saat ini dari hasil turun lapangan MRP Ke-Biak belum ada keterangan Resmi Ketua MRP selaku Pimpinan Rombongan terkait dengan pendirian Batalion TNI AD di tanah Adat Suku Biak.
Olehnya itu Senin 2 Februari Ketua Dewan Adat KainKain Karakara Byak
Apolos Sroyer di dampingi Dorus Awom selaku Mananwir Biak kawasan Tabi beserta beberapa perwakilan Tokoh masyarakat Biak mendatangi Lembaga Kultur Orang Asli Papua (MRP) dan dinterima langsun oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Mama Nerlice Wamuar beserta anggota MRP Perwakilan wilayah adat Saireri.
Dalam pertemuan tersebut para Tokoh adat Biak ini di sambut dengan penuh kekeluargaan oleh Ketua MRP beserta anggota lainya, agenda pertemuanntersebut sesua dengan Agenda sebagaimana tertuang dalam surat undangan yakni klarifikasi Polemik tanah ulayat masyarakat Adat Sup suku Aur di kabupaten Biak Numfor. Forum ini bertujuan mendengar langsung aspirasi masyarakat adat sekaligus memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan Batalyon TP 858 di atas tanah adat Binpewer, distrik Biak Timur.
Saat di Konfirmasi awak Media di Kantor MRP Ketua Dewan Adat KainKain Karakara Byak Apolos Sroye mengatakan bahwa berdasarkan Musuawara Adat Biak, masyarakat Adat Biak menolak untuk menyerahkan tanah adat mereka kepada TNI Angkatan Darat yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan Batalion 858 di Pulau Byak, karena tanahnAdat memiliki nilai historys dan Kultural bagi kami Orang Asli Papua Suku Biak,” ujar apolos.
Apolos Sroyer mengatakan dalam musyawarah adat yang kami telah lakukan beberapa waktu lalu kami putuskan tidak akan melepaskan tanah adat di Ababiadi untuk pembangunan markas Batalyon TNI Angkatan Darat. Dikatakannya, keputusan ini diambil sebagai bentuk sikap tegas Masyarakat Adat atas sengketa tanah adat dengan pihak TNI Angkatan Darat.
Saat di tanya terkait apa tanggapan MRP terhadap hasil pertemuan mereka, Apolos menjelaskan bahawa Ketua MRP mengatakan bahwa mereka belum bisah mengambil keputusan atau belum final, karena masih harus beberapa kali pertemuan dengan Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Biak ,Pihak Pemerintah Provinsi dan beberapa pihak terkait lainya kata Apolos mengulangi bahasanya MRP saat pertemuan.
Olehnya itu Ketua Dewan Adat KainKain Karakara Byak
Apolos Sroyer berharap MRP harus kerja sesuai Amanat UU Otonomi khusus yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan, pertimbangan,dan persetujuan terhadap hak-hak Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan adat, budaya, agama, dan pemberdayaan perempuan. karena MRP berfungsi sebagai representasi kultural OAP dalam menjaga hak-hak dasar, hak ulayat, bukan Hak Pemerintah Bupati, Gubernur atau Panglima,”tegas Apolos kepada awak Media.
Ia juga berharap MRP dalam kerja kerja lapangan jangan mudah terhasut oleh kelompok Kepentingan dan korbankan Orang Asli Papua di tanahnya sendiri dalam arti jangan kerja MRP ada titipan Sponsor,” tutup
Ketua Dewan Adat KainKain Karakara Byak Apolos Sroyer. (Redaksi)
