Ketua DPRP: Sekelompok Anggota DPRP jangan atas namakan Rakyat untuk kepentingan kalian dengan 100 miliar APBD-P

Jayapura,Saireri.com – Ketua DPRP Jhony Banua Rouw,SE mengklarifikasi peryataan sekelompok Anggota DPR Papua yang mengatas namakan 8 Fraksi dimana menuduhnya sebagai orang yang menghambat Proses penandatanganan hasil Risalah Paripurna RAPBD-P 2023.

Pertama tama tama atas nama Pribadi dan selaku Ketua DPRP Saya mohon maaf yang sebesar besarnya, karena saat Sidang RAPBD-P 2023 pada tgl 12-25 Agustus lalu dirinya dalam keadaaan sakit jadi ada beberapakali yang saya tidak mengikuti hingga penutupan sidang di karenakan menunggu Jadwal pemeriksaan Dokter, begitu mendapat Jadwal Dokter langsung berangkat ke Singapore untuk lakukan pemeriksaan dan setelah itu balik tanggal 30 Agustus berada di Jakarta, lalu mendapat kabar dari staf bagian keuangan saya membawa hasil materi sidang RAPBD-P yang telah di tandatangani tapi pada tanggal tersebut harus berangkat kembali lakukan show terapi.

Jadi Sidang RAPBD-P mulai dari Pandangan Fraksi fraksi hingga sidang penutupan dirinya tidak mengikuti tetapi dengan tegas disana kami sudah minta untuk penuhi dua hal penting ungkap Jhonny Banua Rouw,SE.

Penggunaan dana cadangan sesuai dengan Perda No.1 tahun 2010 dan Perubahannya, dimana pengunaan dana cadangan harus di bahas bersama sama DPR dan diperuntukkan hanya untuk membiayai Pendidikan, kesehatan,dan kesejahteraan perekonomian itu yang di biayai.

Namun dalam sidang rapat Paripurna kami minta untuk tambahan atau cadangan 100 milyar tadi itu sesuai dengan peruntukannya hanya boleh membiayai pendidikan kesehatan dan ekonomi nyatanya dalam materi sidang kita isinya tidak hanya untuk tiga komponen itu di gunakan di luar peruntukkan, artinya program-program lain yang tidak dibahas ikut dalamnya seperti penyelesaian tanah, penanggulangan banjir dan lain-lain
Itulah yang saya minta untuk digunakan sesuai Perda-nya yaitu pendidikan, kesehatan,dan ekonomi. Itu juga ada penggunaan untuk perekonomian kurang lebih 24 milyar atau 26 milyar.

Kita minta untuk selesaikan dalam rapat , saya sampaikan bawah kami minta untuk pemerintah segera selesaikan tenaga medis. Ada dua bagian yang pertama yang mempunyai hutang covid, kedua terkait dengan TPB untuk dokter-dokter spesialis itu dari kesehatan, itulah yang kita dari DPR Papua minta harus di bayarkan waktu kita rapat terakhir panda APBD sudah di sepakati untuk Covid kita bayarkan kurang lebih 17 milyar kita setuju itu tetapi untuk dokter spesialis belum ada anggaran oleh sebab itu waktu selesai sidang berita acaranya bawah konsultasi di Mendagri, saya hanya minta tolong eksekutif menjamin bawah penggunaan ini salah satu alasan kenapa belum di tandatangan.

Alasannya yang pertama tolong eksekutif menjamin bahwa penggunaan dana cadangan harus sesuai dengan Perda yaitu harus membiayai pendidikan, kesehatan,dan perekonomian

Yang kedua harus ada kepastian soal pembayaran tenaga medis atau tenaga dokter spesialis yang belum direalisasi DPR minta untuk selesaikan mereka punya TPB itu yang saya harap agar dijamin dua hal itu. Hal itu yang menyebabkan saya belum tandatangan.

Lalu setelah saya di Singapore saya dapat informasi bahwa dokter spesialis mogok maka tetap saya minta untuk harus di selesaikan.

Dirinya baru pulang ke Indonesia tanggal 7 September 2023 namun mendapatkan surat oleh staf bawah untuk penggunaan dana cadangan tidak ada surat jawaban dari Sekda sebagai ketua TAPBD yang menjamin bahwa penggunaan dana cadangan mereka akan laksanakan sesuai amanat Perda suratnya tanggal 4 September 2023 tetapi kami terima di DPR tanggal 7 September 2023 di kirim oleh staf ke kami lewat WA ke saya jadi saya anggap untuk dana cadangan sudah klir.

Yang belum dapat kepastian adalah dana untuk membayar tenaga medis dan dokter spesialis yaitu kurang lebih 14 milyar belum ada kepastian sudah masuk dalam perubahan atau tidak itu yang saya minta, sehingga saya belum tandatangan walaupun saya sudah pulang karena harus ada kepastian dari eksekutif bahwa dana itu memang sudah mau bayar tegas Jhony Rouw ketua DPR provinsi .

Kita tahu semua tenaga medis khususnya para Dokter sedang mengancam mogok tidak mau melakukan pelayanan mengakibatkan dampak untuk masyarakat kalau mereka tidak melayani masyarakat kecil ini yang susa tidak bisa di layani pasti masyarakat akan hidup setengah mati, bukan itu saja tetapi juga adik mahasiswa kedokteran kena dampak nanti S2 ini kebanyakan dosen Uncen dua alasan itulah yang saya belum tandatangan Surat tersebut.

Yang dimaksud saya minta kepastian soal uang sesuai aturan dan pembiayaannya ada penggunaan dana cadangan kenapa uang itu tidak di pakai untuk bayar tenaga medis secara langsung tetapi dipakai membiayai lain.

Terkait dengan teman-teman DPRP atau kelompok yang membuat stetmen, menurut saya apa yang mereka buat mendesak saya adalah kepentingan mereka pribadi sebagai anggota dewan. Saya mengawal barang sesuai aturan seharusnya anggota dewan itu mengerti bawah ada PERDA yang harus di jalankan, karena kalian inikan orang-orang lama jadi anggota DPRP yang sudah barang tentu mengerti, seperti ketua komisi III Pak Benyamin Arisoi ,tahu betul pembahasan Perda saat itu beliau kepala badan keuangan masih bahas dengan kami, mereka tahu bawah dana itu di perlukan oleh apa saja. Tetapi itu di abaikan.

Yang saya pertanyakan saya adalah yang mereka para anggota DPR perjuangkan mengatasnamakan rakyat atau siapa, saat ini rakyat menderita karena pelayanan tenaga medis kurang maksimal akibat dari mogoknya para tenaga medis khususnya para dokter, juga biyaya studi para mahasiswa dan ekonomi rakyat yang merosot, jadi kalau mau dilihat bahwa komentar atau Konferensi Pers yang dibuat sekelompok anggota DPRP itu bukan kepentingan rakyat tetapi kepentingan Para anggota DPRP dengan mengunakan merekalah yang teriak ini bukan rakyat yang teriak dewan yang teriak dengan agenda-angenda dewan karena uang Dewan harus ada dalam APBD Perubahan suru mereka jujurlah.

Kalau betul untuk rakyat dimana hati mereka saat dokter yang melayani rakyat saja tidak dapat uang tetapi mereka bersih keras untuk saya tandatangani hasil Risalah Paripurna RAPBD-P 2023
supaya anggota dewan dapat uang itu yang membuat mereka lakukan Konferensi Pers.

Kalau mereka menyampaikan bahwa ini rakyat rakyat yang mana karena saya lagi bertahan untuk rakyat dan saya bertahan bayar tenaga medis untuk melayani rakyat dengan baik kalau medis di bayar maka medis bisa melayani rakyat yang Covic kita bisa bayar untuk tenaga kesehatan dokter spesialis bisa kita bayar kan supaya tenaga medis bisa melayani rakyat kita dengan baik,” tegas Ketua DPR Papua.