Tokoh Adat Papua Heran: Gubernur dan DPRP Lebih Pilih Kondangan di Jakarta Ketimbang HUT MRP dan Hari Budaya OAP
Jayapura,Saireri.Com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Hari Budaya Papua yang digelar di Gedung Tifa, Jayapura, Sabtu (31/10/2026), berakhir dengan nada kecewa.
Bukan karena acaranya sepi, justru karena kursi kehormatan untuk mitra utama MRP kosong melompong. Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua kompak tidak hadir, bahkan tanpa mengirim perwakilan maupun karangan bunga ucapan selamat.
Kekecewaan keras itu dilontarkan Tokoh Adat Yapen, Hugo Tandia Ayomi. Ia menyebut absennya dua pemimpin Papua itu sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP).
“Jangankan hadir, ucapan karangan bunganya saja tidak ada. Hal ini sangat miris. Tidak ada ucapan selamat dari Pemerintah Provinsi Papua maupun DPR Papua,” semprot Hugo di hadapan peserta yang hadir.
Padahal, kata dia, acara tersebut dihadiri lengkap oleh representasi masyarakat adat, mulai dari Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, hingga Tokoh Agama dan pimpinan denominasi gereja se-Tanah Papua.
Lebih Pilih Kondangan di Jakarta
Yang membuat tokoh adat semakin geram, ketidakhadiran itu bukan tanpa alasan. Gubernur Papua disebut lebih memilih memboyong seluruh perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadiri acara pernikahan di Jakarta. Langkah serupa juga diikuti Ketua DPRP bersama jajarannya.
“Padahal Gubernur dan Ketua DPRP itu anak adat Papua, tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun lembaga kultur OAP yang ke-21 dan juga Hari Budaya Papua. Kenapa Gubernur meninggalkan provinsi ini dan tidak mengutus perwakilannya, malah memboyong semua perangkat OPD untuk keluar ke Jakarta menggunakan SPPD yang begitu besar, padahal katanya efisiensi,” tegasnya.
Hugo menilai, tindakan tersebut berbanding terbalik dengan Gubernur dan Ketua DPRP periode sebelumnya yang sangat peduli dan selalu hadir dalam perayaan Hari Budaya dan HUT MRP.
MRP Bukan Lembaga Formalitas
Menurut Hugo, MRP bukan sekadar lembaga formal bentukan pemerintah. MRP adalah representasi kultural yang memiliki kewenangan besar dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat, perempuan, dan budaya OAP, termasuk menentukan arah kebijakan dan jati diri Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui rekomendasi.
“Seorang Gubernur sebagai kepala pemerintahan harus melihat bahwa lembaga kultur ini memiliki kewenangan untuk menata dan mengelola kehidupan adat, budaya serta masyarakat OAP di provinsi ini. Begitu pula DPR yang seharusnya melihat MRP sebagai mitra kerja, bukan untuk dicueki,” katanya.
Ia pun memberikan peringatan keras kepada kedua pimpinan daerah tersebut. Dalam karier politik siapa pun di Tanah Papua, MRP ikut menentukan arah kebijakan.
Ia berharap di HUT MRP ke-22 tahun depan, kejadian memalukan ini tidak terulang. Gubernur bersama seluruh pimpinan OPD, Ketua DPRP bersama seluruh anggota dewan harus hadir langsung sebagai bentuk penghormatan terhadap marwah budaya dan lembaga adat Papua. (Redaksi)
