DPRP: NasDem Tekan Tombol Aksi – Papua Utara Harus Segera Dibahas, Pejabat yang Mangkir Harus Diberi Sanksi
Jayapura,Saireri.Com – Suara masyarakat Saireri yang menginginkan pembentukan Provinsi Papua Utara kini telah sampai ke meja sidang DPR Papua. Melalui pandangan fraksi yang dibacakan Cintiya Ruliani Talantan dalam Rapat Paripurna Senin (28/9/2026), NasDem menegaskan: aspirasi itu tidak boleh dibiarkan menggantung.
Fraksi meminta DPRP dan Gubernur Papua segera mengkaji dan membahas usulan DOB tersebut melalui jalur resmi, sebagai langkah awal menuju keputusan politik yang sah.
Namun perhatian NasDem tidak berhenti di soal pemekaran. Fraksi ini juga menyoroti disiplin pejabat di lingkungan Pemprov Papua. Berdasarkan laporan Ketua Komisi I dan III, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah tercatat berulang kali tidak hadir dalam rapat kerja tanpa alasan yang memadai.
Mereka adalah Kepala BPKAD, Kepala Baperida, dan Pj. Sekda.
“Kehadiran pejabat adalah kewajiban. Tanpa itu, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan terhambat,” ujar Cintiya.
NasDem meminta Gubernur memberikan teguran. Jika tidak ada perbaikan, sanksi tegas harus diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
