Tokoh Agama berharap MRP aktifkan Kartu Papua Sehat dan Komisi Penangulangan AIDS di Aktifkan kembali untuk tolong Orang Papua
Wakil Ketua I MRP Pdt.Robert Horik lakukan Jaring Asmara triwulan IV bersama Tokoh Agama
Jayapira,Saireri.Com – Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Penjaringan Aspirasi Masyarakat Triwulan IV Tahun 2025 di Gereja GPdI Yerusalem Baru Jalan Sungai Hanyaan No.4 Entrop Kota Jayapura, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan bertema “Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan bagi Orang Asli Papua” ini di Pandu oleh Pdt.Lukas Hamadi dan sebagai pembicara Bapak Boy Markus Dawir
dihadiri Perwakilan Gembala dan Para Pendeta di Beberapa Jemaat yang ada di Kota Jatapura serta Perwakilan Warga diKota Jayapura.
Jaring Aspirasi Wakil Ketua I MRP diawali dengan doa pembukaan yang di bawakan oleh Pdt.Otniel Oropa sekaligus Penyampaiaan manfaat jaring aspirasi bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) terkait dengan pelayanan kesehatan.
Wakil Ketua I yang juga dari Pokja Agama MRP, Pdt.Robert Horik, menyampaikan bahwa kedatangan dirinya berdasarkan perintah Undang- undang untuk mendengar langsun aspirasi umaat beragama, masyarakat adat, kaum perempuan kususnya OAP agar dapat memfasulitasi untuk di tindak lajuti penyelesaiaan nya oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah,” ungkap Robert.
Sebagai Pemnicara utama dalam kegitan jaring aspirasi MRP ini Boy Dawir dalam penyampaiaanya mengatakan bahwa hari ini OAP belum.bersatu untuk menyuarakan berbagai persoalan kepada Pemerintah Pusat terutama terkait dengan persoalan Otonomi Khusus di berbagai bidang seperti persoalan jaminan kesehatan yang baik dan layak oleh Negara kepada kita di Tanah Papua.
Dinrinya mencontohkan saat almarhum Gubernur Lukas Enembe menjabat, Orang Papua di mudahkan saat berobat ke Rumah Sakit dengan mengunakan Katu Papua Sehat (KPS) dimana. Dinas Kesehatan Papua mengelola program subsidi kesehatan melalui Kartu Papua Sehat (KPS), yang merupakan program khusus untuk penduduk asli Papua (OAP) dan warga tidak mampu, sering kali berfungsi melengkapi BPJS Kesehatan dengan membiayai layanan di luar paket BPJS, seperti rujukan darurat, obat mahal, atau biaya tambahan yang tidak tercover, namun status dan keberlanjutan KPS terus diupayakan melalui anggaran Otsus dan koordinasi antara Pemprov, DPRP, serta Pemkab/Pemkot agar tetap ada subsidi kesehatan bagi warga Papua.
Tujuannya adalah, Memberikan pelayanan kesehatan yang layak, terutama bagi OAP dan warga miskin yang tidak terjangkau BPJS dan juga Fungsinya, Membiayai biaya rujukan, obat, operasional, hingga peti mati (dalam kasus tertentu), melengkapi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Politisi Partai Demokrat Papua.
Pada sesi tanya jawab, warga menyampaikan sejumlah keluhan serius, khususnya terkait pelayanan kesehatan Pdt.Otniel Oropa dari Perwakilan Gereja GBI Patmos Jayapura Kota menyambut baik pernyataan BMD, Ia harapkan agar Dua Rumah Sakit milik Pemda Provinsi salah satunya Khusus hanya untuk melayani OAP yaitu RSUD Abepura karena kalau di lihat banyak Orang Papua yang belum memiliki KTP khususnya anak anak mudah, Papua.
Keluhan serupa di Sampaikan Pdt. Yan Piterson Manobi Ketua Sinode GBI P bahwa belajar dari pengalaman Kasus Irene Sokoi yang meninggal akibat kurangnya perhatian Rumasakit olehnya itu OAP harus di pisahkan pelayanannya sendiri dengan mendirukan Rumasakit khusus atau RS.Otsus Papua dengan tenaga medis yang Profisional dan Khusus untuk atministrasinya cukup mengunakan KPS seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Lukas Enembe.
Gembala Jemaat GPdI Getsemani mengusulkan bahwa melihat Penurunan Jumlah OAP di bandingkan dengan Non OAP yang masuk ke Provinsi Papua maka Pemerintah harus bisa meniadakan Program (KB) yang di canangkan khusus untuk Orang asli Papua. karena mengigat jumlah Populasi kita yang semakin menurun.
Mewakili warga Thomas Woru asal Kabupaten Kepulawan Yapen mengeluhkan lamanya waktu tunggu, ketidakhadiran tenaga medis, serta Rujukan BPJS jangan hanya Obat tertentu saja kalau boleh Obat penyakit khusus juga di biyayai jangan suruh kita beli di apotik.
Menutup kegiatan, Pdt.Robert Horik selaku Waket I MRP menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan Tokoh tokoh agama dan warga, melalui diskusi Jaring Asmara Triwulan IV Tahun 2025. Ia memastikan hasil penjaringan aspirasi akan dianalisis oleh tenaga ahli dan disampaikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untukndi tindak lanjuti.
Dari diskusi tersebut, MRP mencatat sejumlah poin penting, untuk di Rekomendasikan antara lain;1. Perlunya diaktifkan kembali Kartu Papua Sehat (KPS) yang dahulu dibuat ole Gubernur Lukas Enembe karena itu sanfat memudahkan kita OAP cuman datang berobat sebut Nama dan Marga langsung sudah dilayani, 2. Pendataan Orang Asli Papua agar data dirinya terakses dengan diDinas Kesehatan supaya dapat memperoleh pelayanan medis yang baik termasuk proses rujukan dari tingkat Puskesmas hingga Rumasakit beetaraf Nasional, 3.Penanganan Penyakit HIV-AIDS yang saat ini mengalami peningkaran cukup siknifikan bagaikan fenomena Gunung Es yang hanya kelihatan ujungnya sedangkan di bawanya begitu banyak yang terinfeksi, olehnya itu Komisi Penanggulangan AIDS harus di akrifkan agar dapat menekan lajuh penularan penyakit seksual menular tersebut di Papua,” kata Wakil Ketua I MRP. (Redaksi
