Tidak mau gabung dengan Papua tengah karena beda Budaya, Pemerintah Pusat diminta tetapkan Ibukota diTimika karena Nabire bagian dari Saireri
Jayapura, Saireri.Com-Antusias masyarakat terkait pembentukan DOB diPapua begitu baik, ”ungkap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Tandjung beserta Anggota lainnya seusai melakukan pertemuan dengan Forkopimda Papua dan bupati dari 25 kabupaten dan kota di Papua Jayapura, Sabtu lalu.
Agenda pertemuan gunah mendapatkan masukan terkait pembahasan tiga RUU tentang pemekaran Provinsi di Papua.
Diakui, dalam pertemuan yang berlangsung di Jayapura ada dua masalah yang mencuat yakni terkait ibukota Provinsi Papua Tengah dan keberadaan Kabupaten Pegunungan Bintang yang ingin tetap bergabung dengan Papua.
Untuk masalah ibukota Provinsi Papua Tengah, politisi Partai Golkar berharap agar delapan bupati yang berada di wilayah itu segera membahas dan memutuskan ibukota berada dimana apakah di Nabire atau Timika.
Nah terkait hal tersebut diatas makah Senin (27/6/2022),Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wilayah II Saireri Zokrates Sayori bersama 6 Kepala Suku asli pemilik Hak Ulayat terbesar di Kabupaten Nabire yang mendiami 10 Distrik di dampingi Anggota DPR Papua wilayah adat Saireri Yonas Alfons Nusi mendatangi salah satu Anggota Komisi II DPR RI Asal Papua dari Fraksi PAN Paulus Ubruangge di kediamannya Kampung Nafri, untuk menyerahkan Aspirasi menolak dengan tegas Bergabung dengan Provinsi Papua tengah.
Ketua LMA Wilayah II Saireri Zokrates Sayori mengatakan bahwa Masyarakat 6 suku asli diwilayah Pesisir pemilik Kabupaten Nabire mulai dari Kambasano sampai Goni terdiri dari Suku Mora, Napan, Walei, Yaur, Yerisiam, dan Suku Pumar,menolak dengan tegas untuk digabungkan kedalam Provinsi Papua tengah. sedangkan hanya Dua suku dari Nabire pegunungan yaitu Siriwo dan Oro Oro berasal dari suku Meei dan ini Budaya Kami sangat berbedah jadi sangat tidak masuk akal untuk mencaplok kita kedalam budaya Orang lain.
Jadi kedatangan Kami gunah memberikan Pernyataan sikap kami kepada Bapak Paulus Ubruangge Anggota DPR RI Komisi II agar dapat menindak lanjuti surat Peryataan sikap kami kepada Pimpinan DPR RI dan Presiden.
Untuk itu Masyarakat enam suku Wilaya Pesisir Nabire memintah dengan tegas kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan Pimpinan DPR RI beserta Para Mentri terkait agar tidak boleh mengacaukan tatanan Adat istiadat dan Budaya di Papua yang sudah tertanam sejak nenek moyang kami, dengan berbagai kepentingan Politik dan dalil dalil Pembangunan lainya.
“Dan kami butuh Pengakuan Pemerintah Pusat bahwa Nabire merupakan wilayah adat Saireri karena Kultur Budaya kita sama serta tali Kekerabatan kita satu dengan Saudara saudara di Kabupaten Waropen dan Yapen hal ini agar budaya kami tetap terjaga dan dilestarikan oleh Anak cucu kita kedepan, sedangkan kalau dengan Saudara kita di Wilayah Meepago budaya kita berbeda,”Harap Ketua LMA Wilayah II Saireri.
Zokrates Sayori selaku ketua LMA yang dipercayakan Enam suku Wilaya Pesisir dikabupaten Nabire mengatakan bahwa selama Pembicaraan Pemekaran Papua tengah oleh asosiasi Bupati bupati Meepago untuk menempatkan Provinsi dikabupaten Nabire tidak pernah libatkan masyarakat enam suku pemilik Hak ulayat,kami juga tidak pernah melepaskan tanah ulayat kami untuk Pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Papua tengah,”Kata Zokrates
Ia menambahkan bahwa mereka secara tegas tidak inginkan bergabung dengan saudara saudara kami dari Meepago Posisi kami tetap masih menunggu dengan saudara kami diwilaya Saireri lainya di provinsi Induk Papua, jadi kami harap alangkah lebih baik Pemerintah menaruh Ibukota Kabupaten Papua tengah di Kabupaten Mimika, Karena Nabire kami tidak Ijinkan untuk menjadi Ibukota, Kami ini Wilayah adat Saireri jadi masih tetap dalam provinsi Induk,”ujarnya
Sementara itu saat menerima Aspirasi Para kepala suku dari Nabire, Anggota DPR RI Paulus Ubruangge mengatakan aspirasi tersebut akan di sampaikan ketika Pembahasan nanti nya di Internal Komisi II DPR RI dan dirinya sangat yakin bahwa Ibukota Kabupaten Papua tengah pasti
akan ditaruh di Timika karena dari segi kesiapan sudah sangat siap,terutama terkait Infrastruktur Bandara,Pelabuhan dan lain sebagainya, bahkan Bupati Mimika telah Gelontorkan Dua Triliun untuk Proses Pembentukan Ibukota Papua tengah,”ucap Paulus Legislator Partai Amanat Nasional
