Rangkaian konferensi yang akan dilaksanakan oleh Analisis Papua Strategis (APS) ini merupakan komunitas yang terbentuk dari group WhatsApp

JAYAPURA, Saireri.com – Analisis Papua Strategis (APS) akan menggelar konferensi I Tahun 2022 dengan tema, “Otonomi Khusus dan Strategi Implementasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua”.
Kegiatan yang akan berlangsung di Kabupaten Baik Numfor akan berlangsung Kamis-Sabtu, 28-30 April 2022 secara daring dan luring.

Rangkaian konferensi yang akan dilaksanakan oleh Analisis Papua Strategis (APS) ini merupakan komunitas yang terbentuk dari group WhatsApp (WAG). Di mana, anggotanya dari berbagai latar belakang profesi, baik yang ada di Papua, di luar Papua, bahkan dari luar negeri, yang sering membahas berbagai hal hampir 3 tahun terakhir ini.

Konferensi tersebut akan fokus membahas tiga isu strategis dalam forum yakni, Papua Bisnis Forum, Papua Transportasi Forum serta Masyarakat Adat dan Agama Forum.

Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Laus DC Rumayom, S.Sos, M.Si, mengatakan, bahwa pihaknya memutuskan untuk menggelar Konferensi I itu dari berbagai ide dan diskusi, serta masukan dari berbagai pihak.

“Jadi, konferensi atau kegiatan ini dianggap menghimpun dari berbagai representasi ide dan gagasan berbagai pihak. Konferensi ini kami lakukan Papua Developmen Stategy, Otsus dan Strategi Impelementasi Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua,” kata Laus DC Rumayom dalam pers conference di Kota Jayapura, Rabu, 20 April 2022 malam.

APS menyoroti Papua Development Strategy itu, kata Laus, lantaran pembangunan di Papua butuh strategi, untuk memberikan kekuatan dalam implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Untuk itu, APS menggabungkan Otsus dan Inpres menjadi dua engine sejak UU Otsus ditetapkan, sehingga untuk memastikan perubahan – perubahan yang terjadi di Papua.

“Nanti konferensi digelar di Biak Numfor, pada tanggal 28 – 30 April 2022, yang menghadirkan tokoh nasional, berbagai anggota group WA, yang selama ini memiliki forum untuk diskusi kawal isu sosial ekonomi budaya politik di Papua,” ujar Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen ini.

Untuk itu, Laus Rumayom berharap konferensi APS I tahun 2022 ini, diharapkan memberi manfaat dan kontribusi. Karena sudah ada UU Otsus dan Inpres Percepatan Pembangunan Papua. Namun, kelihatan pembangunan belum berjalan secara maksimal.
“Ada tiga hal yang menjadi sorotan, yang dibagi 3 forum. Yakni, Papua Bisnis Forum, Forum Transportasi Papua dan Mayarakat Adat serta Agama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Papua Bisnis Forum itu mempertemukan regulator, eksekutif, pengambil kebijakan ekonomi, pelaku usaha dan analisis serta evaluasi iklim investasi di Papua untuk memastikan 20 tahun ke depan ada kebijakan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, Calvin Rumayom menilai jika selama ini semua terkesan berjalan sendiri – sendiri, sehingga APS menginginkan semua ada dalam sistem, sehingga diharapkan Papua Bisnis Forum menghasilkan arsitektur perdagangan di Papua.

Sedangkan, Papua Transfortasi Forum, jelas Calvin Rumayom, akan didukung Kementerian Perhubungan, untuk mematakan transportasi di Papua dalam 20 tahun ke depan.  Sebab, hingga saat ini, wilayah Pegungan Tengah harga barang masih mahal, bahkan harga semen diatas Rp 1 juta.

Untuk itu, diharapkan ke depan masalah transportasi di Papua bisa clear, termasuk kemungkinan rencana pembangunan kereta api di Papua sebagai solusi percepatan pembangunan transportasi di Papua dalam upaya meningkatkan konektivitas.

Sedangkan, Forum Masyarakat Adat dan Agama, Calvin Rumayom menjelaskan, akan mempertemukan tokoh agama dan adat untuk membangun infrastruktur sosial di tengah masyarakat. APS berharap agama dan adat mempunyai sistem sosial yang akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan.

“Ketiga forum ini, akan menjadi forum strategis. Kita bisa menyiapkan berbagai gagasan dan strategis kepada pemerintah,” jelasnya.

Laus Rumayom juga menjelaskan bahwa konferensi APS I ini sebenarnya untuk mendukung Presiden, Wapres, Kabinet dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan semua kebijakan pemerintah harus terimplementasi dan harus sampai dan dirasakan masyarakat.

“Sebagai bagian intelektual, pelaku pembangunan, kita ingin ada kerja kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendiri, warga negara harus punya akses memastikan persoalan pembangunan di Papua,” imbuhnya.

Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi APS I itu, Calvin Rumayom mengaku berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Gubernur di Papua dan Papua Barat, termasuk BUMN di Tanah Papua untuk hadir dalam konferensi itu. Bahkan, sejumlah tokoh nasional untuk hadir dalam acara itu, termasuk Yenni Wahid.

“Konferensi APS I akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar. Beliau sebagai pembina penasehat APS, Diplomat Senior, mantan Dubes RI di Amerika Serikat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Analisis Papua Strategi (APS), Willem Thobias Fofid menambahkan, jika APS ini berasal dari komunitas group WA yang tergabung dalam sebuah diskusi lintas profesi, lembaga, lintas negara, lantaran anggotanya ada 16 negara di seluruh dunia, membentuk sebuah forum APS.
Memasuki tahun ketiga, komunitas itu semakin berkembang sehingga melahirkan ide dan gagasan dan mampu mengkosolidasikan seluruh komponen, sehingga sepakat menggelar Konferensi APS I dengan tema Otsus dan Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua, 28 – 30 April 2022.

Menurutnya, Konferensi APS I ini, akan dihadiri berbagai anggota komunitas ini, yang terdiri dari berbagai profesi, baik ASN, TNI – Polri, Kejaksaan, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya.

Diakui, beberapa kepala daerah di Papua dan Papua Barat bersedia untuk menghadiri Konferensi APS I di Biak Numfor, termasuk sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Anggota komunitas APS dari berbagai negara juga akan hadir sepertid ari Amerika, Singapore, China, PNG, Australia, Fiji dan lainnya.

“Ada tiga forum dalam acara ini. Forum Bisnis untuk penguatan dan pemberdayaan ekonomi di Papua. Hadirkan pelaku bisnis dari luar Papua dan luar negeri,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua Panitia Konferensi Analisis Papua Strategi (APS) I, Pdt. Diben Elaby memastikan bahwa secara umum konferensi itu, siap digelar.
Diben mengakui jika ia tertarik bergabung dalam APS ini, adalah program Pemerintah Pusat atau Presiden terkait dengan RIPPP (Rencana Induk Pembangunan Papua dan Papua Barat), pengganti UP4B.

“Kami berharap pusat dengar usulan masyarakat, akademisi dan lainnya, karena dalam forum ini sudah terakomodir, baik nasional, daerah dan luar negeri. Karena APS ini, berisi anggota dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Diben menilai jika Konferensi APS I ini merupakan forum yang sangat strategis dan diharapkan bisa menghasilkan lebih pada implementasinya.

“Hal apa yang mereka mau lakukan,  karena di Papua banyak kebijakan. Apalagi, banyak masyarakat mengaku belum menerima manfaat. Itu merugikan orang Papua, bangsa dan kemajuan di daerah dalam perkembangan era global. Oleh karena itu, melalui forum ini, diharap lahir bukan hanya usulan saja, tapi ada kesepakatan yang bisa diimplementasikan,” pungkasnya.

Ditambahkan, rencana menggelar Konferensi APS I ini, tidaklah mudah lantaran mengalami kendala, terutama pendanaan. “Saya mengajak beberapa BUMN di Papua untuk berpartisipasi, namun mereka kurang peka dengan situasi yang terjadi di Tanah Papua. Padahal, itu bertentangan dengan kemauan negara,” pungkasnya. (Irf)