OTSUS 25 TAHUN: JANJI LINDUNGI ADAT, FAKTANYA SALIB HITAM DIBAKAR?

MERAUKE,Saireri.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Deks Papua mendesak Presiden RI memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik seluruh oknum aparat yang diduga terlibat pelanggaran hukum, HAM, dan hak masyarakat adat dalam pembangunan Jalan 135 Km di Merauke.
Desakan itu disampaikan dalam Siaran Pers Nomor: 002 / YLBHI-DP / XI / 2026, Jayapura, 21 November 2026.
Menurut YLBHI, pada 21 November 2026, tepat saat perayaan 25 Tahun UU Otsus Papua, terjadi pengrusakan Sasi Adat Salib Hitam di Jalan 135 Km, Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Distrik Nguti, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Pengrusakan itu diduga dilakukan gabungan oknum anggota TNI Batalyon Teritorial Pembangunan 861/Maleo Kamur, oknum Brimob, oknum Kopassus, dan oknum anggota Polsek Okaba, bersama masyarakat pro pembangunan.
MASIH SENGKETA DI PTUN MENADO
YLBHI menegaskan, pembangunan Jalan 135 Km tersebut masih dalam proses hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Menado.
Buktinya, Akta Memori Banding dari 5 orang Masyarakat Adat Malind telah diterima pada 2 Oktober 2026. Bupati Merauke sebagai tergugat dan Kementerian Pertahanan RI sebagai turut tergugat intervensi telah mengajukan tanggapan pada 19 Oktober 2026.

Karena itu, YLBHI menilai segala aktivitas pembangunan di atas lahan sengketa itu melanggar hak masyarakat adat yang dijamin Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
BUKAN KEJADIAN PERTAMA
YLBHI mencatat, pengrusakan bukan sekali terjadi. Rangkaian peristiwa yang diklaim terjadi di lokasi yang sama:
1. 26 Januari 2026: Rumah milik pemilik tanah adat di Kampung Nakias dirusak dan dibakar. Dilaporkan ke Polres Merauke pada 14 Februari 2026.
2. Maret 2026: Tanda Sasi Adat Salib Hitam dirusak di Jalan 135 Km.
3. 31 Oktober 2026: Sasi Adat Salib Hitam dirusak dan dibakar.
4. 4 November 2026: Sasi Adat Salib Hitam dirusak lagi.
5. 7 November 2026: Pemilik tanah adat diancam. Dilaporkan ke Polres Merauke.
6. 21 November 2026: Sasi Adat Salib Hitam dirusak lagi.

Laporan atas peristiwa 31 Oktober dan 4 November 2026 telah masuk ke Polres Merauke pada 9 November 2026 dengan Nomor: STPLP / 646 / XI / 2026 / Reskrim.
Menurut YLBHI, hingga siaran pers ini dibuat, belum ada satu pun pelaku yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Merauke.
7 TUNTUTAN YLBHI
YLBHI selaku kuasa hukum masyarakat adat pemilik tanah adat di Dusun Dopolok, menegaskan 7 tuntutan:
*1.* Presiden perintahkan Panglima TNI dan Kapolri tarik seluruh oknum aparat yang diduga terlibat.
2. Presiden perintahkan Menteri Pertahanan hentikan proyek Jalan 135 Km untuk kepentingan PSN karena masih sengketa di PTUN Menado.
3. Panglima TNI perintahkan Pangdam XVII/Cenderawasih tangkap dan beri sanksi oknum TNI Batalyon TP 861/Maleo Kamur dan oknum Kopassus.
4.Kapolri perintahkan Kapolda Papua dan Kapolres Merauke tangkap dan beri sanksi oknum Brimob dan oknum Polsek Okaba.
5. Ketua Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua pastikan proses hukum berjalan.
6. Kapolda Papua perintahkan Kapolres Merauke proses hukum laporan pengrusakan Sasi Adat demi pemenuhan hak atas keadilan.
7.Gubernur Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan MRP Papua Selatan segera bentuk Pansus Penanganan Konflik Sosial SDA Papua.
YLBHI menilai, tindakan oknum aparat tersebut diduga melanggar larangan prajurit berbisnis, melanggar disiplin Polri, dan berpotensi menjadi pemicu konflik sosial berbasis SDA sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, maupun Pemerintah Kabupaten Merauke atas siaran pers tersebut.(Redaksi)





