Mahkota Cendrawasih di Bakar, Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional Papua Kecam BBKSDA
Jayapura,Saireri.com – Pembakaran mahkota cendrawasih yang di lakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) di Jayapura Papua menuai protes. Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Papua, Maulana Muhammad mengecam dan meminta pemerintah segera mencopot kepala BBKSDA serta diberikan sangsi adat melalui Majelis Rakyat Papua (MRP), lantaran pembakaran mahkota cendrawasih yang merupakan identitas budaya yang sakral bagi masyarakat adat Papua.
“Pembakaran mahkota cendrawasih Papua adalah tindakan paling keliru sebab tidak menghormati dan menghargai nilai-nilai adat Papua yang sangat melukai hati kami orang Papua. Kepala BBKSDA harus segera dicopot dan mereka yang turut serta dalam pembakaran itu mesti ditindak tegas dan dikenakan sangsi adat oleh masyarakat Papua lewat MRP” 22/10. tegas Maulana kepada wartawan.
Lebih lanjut, tokoh muda Papua itu menyampaikan bahwa ia setuju dengan penegakan hukum untuk melindungi satwa langka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi, apa yang dilakukan oleh bbksda justru jauh dari proses penegakan hukum itu sendiri karena penegakkan hukum positif juga tidak boleh mengabaikan norma-norma adat yang berlaku dalam tatanan masyarakat adat sekitar dan tindakan tersebut terkesan seperti tindakan etnosida.
”Sebagai anak Papua yang lahir besar di lingkungan Adat Papua, saya sangat setuju dengan penegakan hukum untuk melindungi satwa langka yang merupakan kekayaan bangsa Papua itu sendiri, tetapi pembakaran mahkota cendrawasih yang dilakukan justru jauh dari penegakan hukum, dalam hal ini penertiban yang semestinya harus membangun koordinasi dan komunikasi kepada seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan agar langkah-langkah penegakan hukum tersebut menjadi sebuah langkah persuasif dalam mengurangi hingga menghentikan
perburuan burung Cendrawasih di Papua” tuturnya.
Maulana menegaskan, pemerintah harus cepat menyelesaikan persoalan tersebut karena berkaitan dengan harga diri masyarakat adat Papua. Pemerintah terkait juga harus membekali para penegak hukum dan pejabat Negara lainnya dengan literasi yang cukup sehingga memahami nilai budaya dan norma-norma adat yang berlaku di tatanan masyarakat Adat papua yang dimana budaya dan Adat merupakan norma yang hadir duluan sebelum adanya Negara.
“Ini soal harga diri dan martabat juga kemarahan orang Papua. Pemerintah juga harus memberi edukasi yang banyak supaya dalam proses mereka menegakan hukum tidak mengabaikan warisan nilai-nilai budaya kami yang sudah ada sebelum Negara ini ada.” Tegasnya. (Redaksi)
