LSM KAMPAK Papua : Pergantian Kepala Sekolah SMA di Provinsi Papua Cacat Hukum
JAYAPURA.SAIRERI.COM,- Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KAMPAK Papua, Dorus Wakum mempertanyakan apa dasar sesungguhnya pergantian Kepala Sekolah Penggerak oleh Sekda Provinsi Papua dan Kepala Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang digelar pada Rabu (25/5/2022).
Karena menurutnya, sesuai dengan mekanisme atau prosedur pemerintah, pergantian bawahan dalam sebuah jabatan jelas ada alasan pergantian, kemudian lama memimpin kemudian kesalahan apa yang dilakukan oleh bawahan sehingga wajar diganti atau bahasa halusnya dirolling.
Pergantian Kepala Sekolah di Provinsi Papua ini dinilai cacat hukum atau inprosedural atau tidak sesuai mekanisme dan aturan kepegawaian. Sangat disayangkan penggantian ini disaat pihak sekolah sedang giat-giat masuk dalam ujian kenaikan kelas, kemudian siswa-siswi serta para guru dan tenaga kependidikan sedang mempersiapkan diri mengikuti olimpiade untuk siswa-siswi.”Tegas LSM Kampak Papua dalam Rilis Konverensi Pers yang dikirim ke meja Redaski Media Online ini.
Betapa terganggunya mental siswa, guru dan tenaga kependidikan yang sudah menjadi Teamwork membangun sekolah yang baik. Sekolah yang memiliki Visi dan Misi, memiliki pandangan masa depan yang baik semua itu disebabkan oleh karena peran kepemimpinan kepala sekolah. Kepala Sekolah yang baik akan melahirkan generasi yang baik, sebaliknya jika kepala sekolahnya tidak baik, maka akan melahirkan generasi yang buruk.
Sangat disayangkan Kepala Sekolah SMA Negeri Urei Faisei Ny. Hendrina Aplena Rogi,S.Pd yang beberapa waktu lalu diganti dari SMA Negeri Waren kemudian dipindahkan ke SMA Negeri Urei-Faisei sejak tahun 2021-2022, belum sampai 2 tahun lamanya Prestasi yang dirahi adalah :
SMA Negeri Urei Faisei dari Akreditasi C mendapatkan Akreditasi A dan saat ini sejajar dengan SMA Negeri Waren
SMA Negeri Urei Faisei berhasil lolos sebagai Sekolah Penggerak
4 Orang Guru SMA Negeri Urei Faisei berhasil Lolos sebagai Guru Penggerak
5 Orang Guru SMA Negeri Urei Faisei berhasil melanjutkan S2 Pasca Sarjana di Program Studi Magister Manajemen Pendidikan – FKIP –UNCEN
2 Program Unggulan SMA Urei Faisei yakni Bahasa Inggris dan Komputer.
Kepemimpinan Spiritual atau kepemimpinan dengan Hati, SMA Negeri Urei Faisei yang tidak memiliki Visi dan Misi sekarang memiliki Visi dan Misi.
Sekolah yang dulunya kotor sebagai tempat piaraan sapi , kelas-kelas yang kosong dan rusak serta dijadikan tempat mabuk-mabuk, tempat mesum oleh siapa saja sebab tidak ada pagar yang membatasi antara jalan dan halam sekolah, mental siswa-siswi terpuruk karena kondisi kepemimpinan kepala sekolah yang lama, sekarang semua sudah berubah sekolah Disiplin, Sekolah Berbudaya, Sekolah Beriman dan Takwa, Sekolah tahu Salam, Sekolah tahu Kebersihan, Memiliki mental belajar yang mulai berubah, siswa-siswi dan para guru mulai memiliki semangat membangun kualitas Sumber Daya manusia yang baik.
Semua ini sebelumnya dipimpin oleh kepala sekolah yang lama hancur tidak ada tanda-tanda pendidikan yang baik bagi generasi Waropen, generasi Papua, lalu saat ini Dinas provinsi mengembalikan mantan kepala sekolah yang lama yang sudah menghancurkan pendidikan kemudian dibuat baik oleh Ny. Hendrina Aplena Rogi,S.Pd, lalu memiliki arah dan tujuan pendidikan, kenapa harus diganti dengan mantan kepala sekolah yang lama, ini semua akan hancur lagi seperti semula,“ternganya.
LSM KAMPAK Papua menuding Kepala Dinas dan Bapak Sekda Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten tidak baca aturan Permendikbud RI tentang Sekolah Penggerak yang mana kepala sekolahnya tidak boleh diganti selama 5 tahun karena sedang melaksanakan program MERDEKA BELAJAR lewat Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak yang akan melahirkan Profil Pelajar Pancasila yang sesuai dengan program nawacita Presiden Jokowidodo yakni Revolusi Mental.
Pertanyaannya Ny. Hendrina Aplena Rogi,S.Pd dan beberapa Kepala Sekolah Penggerak yang diganti ini atas dasar kesalahan apa dan masalah apa, sementara mereka merahi prestasi yang sanga baik, lalu alasan pergantian mereka ini apa, ini yang kami tanyakan kepada kedua pejabat papua ini, jangan hanya menghancurkan generasi papua dengan menempatkan orang-orang yang moralnya sudah rusak, tukang mabuk, tukang selingkuh, melecehkan siswa-siswi, sering menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi dan keluarga apalagi untuk mabuk-mabukan.
Ini sekolah dan seluruh siswa-siswi serta Guru dan tenega kependidikan mau jadi apa kalau pemimpinnya memiliki karakter rusak seperti ini. Bagaimana negeri ini mau baik, orang baik selalu didepak, orang jahat di beri jabatan, hancur ini generasi Papua, KAMPAK Papua meniali ini adalah pembunuhan karakter serta pembodohan yang dapat kami simpulkan bahwa ini adalah tindakan kejahatan kemanusiaan luar biasa.
“Saya berharap Bapak menteri melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta bagian Sekolah dan Guru Penggerak harus ambil alih ini persoalan dan meluruskan, jika perlu PGRI tolong memperhatikan hal ini, sebab jika unsur politik masuk kedalam dunia pendidikan di Papua maka akan hancur. Semua pihak bertanggungjawab untuk kita sama-sama memperhatikan generasi papua hari ini kedepan agar kita juga bisa unggul dan berprestasi seperti generasi-generasi di Provinsi dan Kabupaten lain di Indonesia. Demikian ungkap Dorus Wakum.(Amar)**
