Ketua Partai DPD Golkar Papua MDF: Elit Politik stop jual Jamu isuh Pemekaran Provinsi akibatnya Rakyat sengsara
Jayapura,Saireri.Com – Usai Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Provinsi Papua Matius D. Fakhiri selaku Ketua Partai Golkar Papua, secara tegas meminta seluruh kader Partai Golkar di Papua agar tidak memprioritaskan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam situasi fiskal daerah yang dinilainya masih lemah.
Penegasan tersebut disampaikan Fakhiri saat di tanya salah seorang wartawan usai kegiatan (Rakerda) di Kantor DPD Partai Golkar Papua, Kota Jayapura, Kamis (29/1/2026).
Fakhiri yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan signifikan. Ia mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang sebelumnya mencapai Rp14 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp7 triliun lebih.
“Sebagai gubernur, saya tahu persis kondisi fiskal Papua. APBD kita turun drastis. Sementara provinsi-provinsi hasil pemekaran yang sudah ada sekarang ini hanya memiliki APBD sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun,” ujar Fakhiri yang juga Gubernur Papua ini.
Ia menjelaskan, Provinsi Papua sebagai provinsi induk saat ini juga hanya memiliki APBD sekitar Rp1,3 triliun. Jika kembali dilakukan pemekaran, maka anggaran tersebut akan terbagi, sehingga masing-masing provinsi hanya akan mengelola sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar.
“Belanja pegawai Provinsi Papua saja mencapai Rp900 miliar, itu pun masih defisit sekitar Rp200 miliar. Kalau begitu, bagaimana kita mau menghadirkan provinsi baru? Ini harus dipikirkan secara cerdas dan rasional,” tegasnya.
Fakhiri mengingatkan agar isu pemekaran tidak dijadikan komoditas politik yang justru berpotensi menyengsarakan masyarakat. Ia meminta para elite politik untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan jangka pendek.
“Saya harap jangan ada yang menjual jamu politik tapi menyengsarakan masyarakat. Biarkan pemerintah berjalan dan fokus membangun dulu,” katanya.
Menurut Fakhiri, hal yang lebih mendesak saat ini adalah penguatan peran kabupaten dan kota guna memperpendek rentang kendali serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang paling penting sebenarnya adalah kehadiran kabupaten dan kota untuk mempercepat pelayanan. Tapi bukan sekarang untuk pemekaran baru. Semua harus dihitung dengan matang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar Papua tidak menolak pemekaran, namun menekankan pentingnya memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kondisi keuangan nasional yang menurutnya masih belum sepenuhnya pulih dalam dua tahun ke depan.
“Kami tidak anti pemekaran. Pemekaran bagi kami, sebagai anak Papua, itu suatu keharusan. Tetapi bukan sekarang. Kita harus bangun dulu provinsi induk, tingkatkan PAD, baru berpikir ke langkah berikutnya,” tutup Matius D Fakhiri. (Redaksi)
