Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai bersama dua Wakilnya Respon cepat terima aspirasi Unjuk rasa Mahasiswa kelompok Cipayung

Jayapura,Saireri.com – Lima organisasi besar kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung di Jayapura di antaranya GMKI, HMI, GMNI, dan PMKRI, menggelar aksi damai di halaman Gedung DPR Papua, Senin (01/09/2025), untuk menyalurkan keluhan dan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua.

Sebelumnya para demonstran melakukan aksi demo damai di Taman Imbi Jayapura, namun sempat dihadang aparat kepolisian.

Salah satu pendemo menyampaikan rasa keprihatinannya karena aksi yang dilakukan secara Damai bukan melakukan anarkis sehingga tidak boleh di halangi aparat kepolisian maupun TNI.

Kami datang bukan untuk menemui aparat TNI/Polri, tapi menemui DPR Papua selaku Wakil rakyat. Kami ingin menyampaikan suara dan keluhan rakyat Papua secara damai dan bermartabat,” ucap salah satu kordinator dari organisasi mahasiswa.‎

Merespon aksi tersebut Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua III Supriadi Laling, serta sejumlah anggota DPR, menemui massa.

Namun massa menolak karena menginginkan agar aspirasi dan pernyataan sikap mereka harus disampaikan di gedung DPR Papua bukan di tempat terbuka seperti ini, namun setelah dilakukan negosiasi, ketua DPR Papua mengijinkan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di halaman kantor DPR Papua.

Dalam orasi yang disampaikan perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam, menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.

Kekayaan bangsa yang seharusnya menjadi milik rakyat dinilai telah direbut oleh para penguasa, sementara gaji dan tunjangan pejabat terus meningkat.

Mereka juga menyoroti tindakan represif aparat keamanan, terutama Brimob, yang dianggap merugikan rakyat hingga menimbulkan korban jiwa, disaat melakukan aksi di jakarta baru baru ini. padahal baru saja memperingati HUT RI beberapa waktu lalu, namun nyatanya korban jiwa menimpa rakyat dengan dilindas oleh mobil Bara Cuda. ‎

Massa aksi membawa spanduk berisi tuntutan seperti “Pajak Rakyat Dipakai Membunuh Rakyat”, “RIP Wakil Rakyat”, “RIP Indonesia”, serta seruan agar gaji DPR dipotong dan dialihkan untuk kenaikan gaji guru.

Mahasiswa juga menuntut pencopotan Kapolri atas kegagalannya menangani tindakan represif di seluruh Indonesia.

Para mahasiswa menegaskan aksi berjalan damai dan meminta agar TNI/Polri tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat yang menyuarakan haknya.

Mereka juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan aparat keamanan setempat, termasuk Polresta Jayapura Kota dan Polsek, telah berjalan baik.

Aksi ini menjadi bukti adanya toleransi dan ruang demokrasi di Papua.Namun, mahasiswa mengingatkan bahwa jika aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, mereka siap kembali dengan massa yang lebih besar.

Sementara itu, dalam pernyataan sikap yang dibacain koordinator aksi, Fiki Kasela, sebagai point penting ditindaklanjuti DPR Papua, diantaranya:

1. Turut Berduka Cita dengan semua tangisan yang mengalir, tulang yang patah, darah yang tumpah dan nyawa yang telah bilang atas semua rentetan peristiwa kebangsaan yang terjadi.

2. Mengutuk keras Tindakan Represif, Kriminalisasi dan Penghilangan Nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi Mahasiswa, Masyarakat, Perempuan dan semua Pejuang yang berada di NKRI, khusus yang berada di Tanah Papua, karena sesungguhnya aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi UUD 1945 dan dijamin serta dikawal oleh Negara, termasuk aparat Keamanan.

3. Meminta pihak DPR Papua juga ikut mendorong Investigasi dan Penyelidikan yang Transparan, Profesional dan Akuntabel terhadap segala peristiwa Represif, Kriminalisasi dan terkhususnya Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kemanan di NKRI maupun di Tanah Papua. Semua pihak yang terbukti bersalah buik pelaku maupun yang memberikan perintah secara langsung diproses hukum seAdil-adilnya.

4. Meminta Pihak DPR Papua dan Kapolda Provinsi Papua melakukan evaluasi, pembenahan, peningkatan kapasitas terhadap institusi aparat kemanan mengenai penanganan aksi dalam antisipasi tentang aksi demonstrasi kedepannya, yang mengedepankan pendekatan persuasif dialogis, serta penghormatan hak-hak sipil dalam menyampaikan pendapat.

5. Pihak DPR Papua Bersama Pemerintah Daerah harus mendorong upaya-upaya agar Tindakan represif oleh militer di Tanah Papua yang makin menguat agar dapat dicegah dan dihilangkan dengan melakukan pendekatan harmonis dan berkesesuaian dengan kebudayaan setempat.

6. Pihak DPR Papua juga harus ikut mendorong atas evaluasi dan peninjauan kembali berkenaan dengan naiknya gaji dan tunjangan DPR, berhubungan dengan situasi Negaraan yang defisit dan angka kemiskinan yang sangat tinggi. Maka dengan itu alokasi anggaran atas peninjauan kembali digunakan pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya khususnya 37 Provinsi di Tanah Air.

7.DPR Papua juga harus ikut terlibat mendorong disahkannya Undang-undang Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

8. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Badko IMI Th Papua Provinsi Papua mendesak kepada Mentri ESDM agar segera menghentikan operasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan Masyarakat adat dan wilayah adat di Tanah Papua (PSN Provinsi Papua Selatan, Block Wabu Papua Tengah, Nikel di Raja Ampat).

9. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Badko HMI Tanah Papua Provinsi Papua menuntut kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menghentikan Pendroppan dan operasi militer di seluruh Tanah Papua.

10. Membebaskan semua massa aksi yang ditangkap secara Nasional maupun Lokal

11. Melihat situasi keBangsaan saat ini maka dari itu Pemerintah Daerah, Kapolda Provinsi Papua, DPR Papua maupun tingkatan kota beserta seluruh elemen mendorong bersama-sama dengan Cipayung Jayapura, Mahasiswa, Masyarakat, Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Paguyuban dan seluruh lapisan elemen Masyarakat yang ada untuk menjaga kondusifitas Papua Tanah Damai, terlebih khusus pencegahan terhadap konflik horizontal.

Selanjutnya pernyataan sikap diserahkan sejumlah perwakilan OKP mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Cipayung Plus kepada Ketua DPR Papua, Denny Hendry Bonai didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III serta seluruh anggota DPR Papua.

“Kami sudah mendengar aspirasi yang disampaikan dan DPR Papua akan mengawal serta menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari teman teman mahasiswa,” ujar Ketua DPR Papua urusan dari Partai Golkar, Denny Henny Bonai.

Dihadapan pendemo Denny Bonay menegaskan, pihaknya meminta kepada mahasiswa untuk bisa datang kembali ke rumah rakyat itu untuk mengecek kembali aspirasi yang telah disampaikan.

Usai aksi damai, massa membubarkan diri dengan damai, kemudian melanjutkan aspirasi ke Polda Papua. Namun dengan aksi damai yang dilakukan mahasiswa ini, Ketua DPR Papua dari Partai Golkar bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III serta seluruh anggota DPR Papua mengawal para pendemo hingga pintu gerbang markas Polda Papua untuk melanjutkan penyampaian aspirasi mereka.(Redaksi)