Gelombang Aksi di Berbagai Daerah, MRP dan Pemuka Agama Serukan pesan Damai untuk Indonesia terlebih khusus Papua
Jayapura, Saireri.com – Gelombang Aksi Unjuk rasa yang berkembang dari Jakarta hingga Seantero tanah air di Indonesia yang cukup anarkis dan dampaknya sampai di tanah Papua di mana 1 September 2025 di Kota Jayapura 1000 masa pengunjuk rasa dari Kelompok Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam kelompok Cipayung melakukan longmar menuju Polda Papua dan DPR Papua untuk menyampaikan Aspirasi mereka agar nasip rakyat Papua harus di utamakan oleh Pemerintah, Aksi tersebut berjalan dengan penuh kedamaian.
Untuk menyikapi Aksi aksi selanjutnya Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar Senin (1/9/2025) bertempat di lantai 11 ruang rapat MRP langsung mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan anggotanya khusus Pokja Agama yang mempunyai tupoksi langsung dengan Para Tokoh tokoh Agama yang melakukan Rapat koordinasi bersama dengan para Pimpinan Umat yaitu Dewan Gereja-gereja Indonesia, FKUB, dan Sinode- Sinode di Tanah Papua di mana mereka melakukan pembahasan terkait dengan bagaimana melakukan Seruan Damai dan Harmoni bagi Indonesia terlebih Khusus bagi Masyarakat di Tanah Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlince Wamuar juga menambahkan bahwa dari hasil Rapat Kordinasi dengan para Tokoh Agama menghasilkan pesan-pesan damai yang selalu disampaikan lintas tokoh agama kepada umat masing-masing. Dengan begitu, seruan para pemimpin agama diyakini sangat didengar oleh Jemaahnya.
“Dalam Rapat Kordinasi Pdt.Lukas Hamadi Perwakilan dari GPdI diPapua menyampaikan bahwa dari lintas agama selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang. Karena apa yang disampaikan oleh tokoh agama itu Puji Tuhan cukup didengar oleh umatnya,” jelasnya.
Mengakhiri Rapat Kordinasi MRP bersama pimpinan Lembaga Keagamaan di Papua terkait “Seruan Damai dan Harmoni bagi Indonesia dan Tanah Papua” Ketua MRP Nerlince Wamuar di dampingi Wakil Ketua I Pdt.Robert Horik bersama beberapa Anggota
menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hal wajar yang dijamin undang-undang. Pemerintah tidak pernah menutup ruang aspirasi, namun ia menekankan agar aksi tidak berubah menjadi anarkis.
“Kegiatan unjuk rasa sebenarnya tidak ada masalah dari sisi undang-undang. Sikap pemerintah terbuka soal unjuk rasa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sudah anarkis, tidak terkendali, dan tidak terkontrol,” ungkapnya.
Menurut Ketua MRP, keamanan dan ketenteraman masyarakat merupakan kunci pembangunan. Jika rasa aman terganggu, maka berbagai aktivitas vital masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan akan terdampak.
“Kita ingin Indonesia tentram, Papua tentram dan aman. Karena kunci dari pembangunan dan kemajuan adalah keamanan. Kalau rasa tentram terganggu, tentu aktivitas ekonomi, sosial, hingga pendidikan bisa sangat terpengaruh,” pungkasnya.(Redaksi)
