Bawaslu dan Polda Papua diminta larang aksi unjuk rasa “Barikade 98 Papua” karena dibungkusi kepentingan Tim sukses Paslon 01
Jayapura,Saireri.com – Menyikapi beredarnya surat Pemberitahuan Aksi damai oleh Ormas Berikade 98 yang ditujukan kepada Kapolresta Jayapura gunahmelakukan Aksi unjuk rasa kepada PJ.Gubernur mendapat tanggapan cukup tegas dari Viktor Buefar selaku Ketua Forum Milenial dan Gen Z Papua.
Saat di konfirmasi di Abepura Jayapura Senin (4/8/2025)Viktor menjelaskan bahwa, kami menghormati hak setiap warga negara, termasuk kelompok masyarakat sipil, untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional. Termasuk aksi damai yang mengatasnamakan “Kawal Pilkada Damai Papua” yang akan dilakukan oleh ormas Barikade 98.
Oh iyah, perlu kami sampaikan secara tegas dan proporsional bahwa tugas pengawasan dan pengawalan terhadap jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukanlah wewenang Organisasi atau kelompok tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab lembaga resmi negara, yaitu ?
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas independen,
3. TNI dan POLRI, dalam hal ini Polda Papua beserta jajaran, sebagai pihak yang bertugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum selama proses Pilkada berlangsung.
Memang ada yang namanya Pengawas Partisipatif yang di akui Bawaslu juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi.
Yang kami sesalkan adalah, aksi yang seharusnya ditujukan untuk menjaga netralitas Penjabat Gubernur Papua, justru dikoordinir oleh pihak yang diketahui secara terbuka merupakan pendukung militan salah satu pasangan calon Gubernur, yakni BTM-CK. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa aksi tersebut bukanlah murni untuk pengawalan netralitas, melainkan berpotensi menjadi alat propaganda politik yang dapat mencederai semangat demokrasi dan keadilan dalam Pilkada.
Untuk itu, Saya berharap agar Kapolda Papua, Bawaslu Papua, dan seluruh pihak terkait agar dengan arif dan bijaksana menilai serta mempertimbangkan urgensi, independensi, dan motivasi di balik aksi-aksi serupa ke depan.
Sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang mencoba menunggangi ruang demokrasi demi kepentingan politik tertentu dengan mengabaikan prinsip netralitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap regulasi pemilu.
Atas dasar itu, sebagai Ketua Forum Milenial dan Gen Z Papua
berharap agar, Bapak Kapolda Papua dan Kapolresta Jayapura Kota dapat mencermati dengan seksama dinamika ini dan mempertimbangkan untuk tidak memberikan izin atas pelaksanaan aksi tersebut, karena mengandung potensi konflik kepentingan, mencederai semangat netralitas, serta dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat menjelang PSU (H-2) yang seharusnya berlangsung damai dan adil.
Pesan kami Generasi Mudah Milenial Papua! Pilkada Damai bukan hanya slogan, tetapi amanah konstitusional yang hanya dapat terwujud jika semua pihak, terutama aparat dan penyelenggara, bersikap netral, profesional, dan tidak memberi ruang pada aktor-aktor politik yang menyamar di balik nama “gerakan sipil yang Berjiwa Demokrasi”.
Mari kita jaga Pilkada Papua agar benar-benar damai, jujur, adil, dan terbebas dari segala bentuk manipulasi dan kepentingan sempit,” harap Viktor kepada Bawaslu Papua, KPU Papua dan Juga Polda Papua.
