Kedutaan Besar Belanda Kunjungi MRP, Bahas Pendidikan dan Kesehatan Orang Asli Papua
Jayapura,Saireri.Com – Kedutaan Besar Kerajaan Belanda melakukan kunjungan resmi ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berpusat di Gedung Tifa, Jayapura, pada Senin (21/9/2026). Rombongan diplomatik dipimpin Wakil Duta Besar Belanda, Adriaan Palm, didampingi Sekretaris Dua Politik, Zilla Boyer, serta Penasihat Senior Politik, Edwin Arifin.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wakil Ketua II MRP, Pdt. Robert Horik, bersama para Anggota MRP, antara lain Markus Kajoi, Febiaola Ohe, Raimon May, Korneles Dasinapa, Isak Hikoyabi, Beni Suweni, Orpa Nari, Yosepina Cawen, dan Robert Wanggai.
Pertemuan ini berlangsung sebagai wadah pertukaran pandangan mengenai sejumlah isu strategis di Tanah Papua, dengan menyoroti dua fokus utama: hak atas pendidikan yang layak bagi masyarakat adat, serta pelayanan kesehatan melalui program Kartu Papua Sehat (KPS).
Dalam pembahasan bidang pendidikan, kedua belah pihak mengupas upaya menjamin akses pendidikan yang memadai bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus.
Sementara itu, terkait bidang kesehatan, MRP memaparkan program Kartu Papua Sehat sebagai bentuk nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Papua dalam menjamin hak dasar kesehatan warga asli. KPS diberikan secara cuma-cuma kepada OAP, khususnya bagi lansia, anak-anak, serta keluarga kurang mampu.
Program ini bertujuan memastikan OAP memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah, dan tanpa biaya; menekan angka kematian ibu dan anak; serta meringankan beban ekonomi keluarga saat berobat. Pemegang KPS berhak mendapat pelayanan gratis di Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit Umum Daerah, serta rumah sakit rujukan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah — mencakup pemeriksaan dokter, rawat jalan, rawat inap, persalinan, pemeriksaan laboratorium, hingga obat-obatan sesuai ketentuan.
Syarat penerima KPS meliputi: berstatus Orang Asli Papua, memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan di Papua, serta terdaftar melalui Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pdt. Robert Horik menegaskan, pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat adat di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah Papua, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus memperhatikan nasib masyarakat adat Orang Asli Papua khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Jangan memandang sebelah mata.”
Lebih lanjut, Horik menyampaikan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP, sekaligus menegaskan bahwa dialog terkait pembangunan berkelanjutan, hak-hak adat, serta pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama.
Pihak Kedutaan Besar Belanda dikatakan merespons dengan baik berbagai persoalan yang disampaikan lembaga perwakilan masyarakat adat tersebut, dan berjanji akan menjadikan hal-hal ini sebagai perhatian serius untuk dibahas lebih lanjut.
