Ketua OKK KNPI Papua Pegunungan Bayam Keroman: KPK segera Periksa puluhan kasus Korupsi Pemda Jayawijaya 15 tahun terakhir
Wamena,Saireri.com – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Pegunungan Meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dapat masuk ke kabupaten Jayawijaya guna memeriksa puluhan kasus korupsi selama 15 tahun terakhir.
Masyarakat ingin Jayawijaya lebih baik ke depan tetapi koruptor harus tetap dihukum sehingga menjadi pelajaran kepada semua pihak,”tegas Ketua Organisasi Kaderisasi & Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Papua Pegunungan Bayam Keroman
Dirinya menambahkan bahwa Kabupaten Jayawijaya telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan kasus Korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, lembaga negara, dan swasta. Namun sampai sekarang tidak ada satupun kasus korupsi dalam 15 tahun yang diangkat ke depan hukum.
Di tambahkannya Masyarakat Jayawijaya membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat menghasilkan PAD bagi Jayawijaya dan juga tranparansi terkait keuangan daerah.
Olehnya itu Ketua Organisasi Kaderisasi & Keanggotaan (OKK) DPD KNPI Papua Pegunungan, Bayam Keroman mendukung penuh Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya saat ini yakni Bapak Athenius Murib, bapak Ronny Elopere untuk mewujudkan pemerintahan Jayawijaya yang bersih(clean Government). Karena itu KNPI Papua Pegunungan berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pro aktif untuk membongkar kasus KKN selama 15 tahun.
Bayam Keroman yakin dan percaya bahwa KPK bahkan institusi Penegak hukum lain sudah tahu tentang Jayawijaya yang sarat dengan korupsi.
Saat ini yang menjadi pertanyaan Bayam Keroman dan seluruh masyarakat Jayawijaya adalah mengapa tidak pernah ada kasus korupsi di Jayawijaya yang diangkat selama 15 tahun?
DPD KNPI Provinsi Papua Pegunungan juga meminta bapak Gubernur Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, agar bisa turut serta meminta KPK untuk segera masuk ke Jayawijaya. Sebab Jayawijaya adalah ibukota Provinsi Papua Pegunungan sehingga perlu dibersihkan dari koruptor yang selama ini memiskinkan masyarakat Jayawijaya. Kami sangat berharap kepedulian dari Bapak Gubernur untuk turut serta dalam proses pembuatan KPK ke Kabupaten Jayawijaya.
Kehadiran KPK di Jayawijaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Tentu Kepemimpinan Baru Bupati dan Wakil Bupati dapat melayani Masyarakat Jayawijaya, tidak dihantui dengan beban Anggaran selama 15 Tahun kepemimpinan kemarin. Ujar Ketua OKK DPD KNPI Papua Pegunungan, Bayam Keroman.
Negara tidak boleh pelihara penjahat dan perompak dalam kepemimpinan bpk Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu Musti Kepemimpinan Gubernur Pertama (JOHNES) di Provinsi Papua Pegunungan ini dapat melayani Masyarakat 8 kabupaten sesuai dengan Visi dan Misi yang Baru. (Redaksi)
