Raker Komite Il DPD RI dengan sejumlah pihak hasilkan kesepakatan langkah untu dampak tailing Freeport ke masyarakat
JAKARTA,Saireri.com – Rapat Kerja membahas tindak lanjut hasil pertemuan Komite Il DPD RI dengan para pemangku kepentingan terkait dampak limbah Tailing PT. Freeport Indonesia terhadap penduduk di wilayah Distrik Mimika Timur Jauh, Jita, dan Agimuga, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada: Hari, Tanggal : Senin, 11 September 2023 Pukul : 10.00 WIB s.d. Selesai Tempat : Ruang Rapat GBHN (Bawah) Gedung Nusantara V Komplek MPR/DPR/DPD RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat.
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Kementrian, Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas, Direktur PT. Freeport Indonesia Claus Wamafma dan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenpino Ngabdi, Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai dan Ketua Lepemawil, Adolfina Doly Kuum, hadir pula puluhan Anggota Komite II DPD RI. Rapat di Pimpin oleh Ketua komite II DPD, Yoris Raweyai.
Pada Raker ini telah ditandatangani beberapa kesepakatan untuk dapat menjadi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Freeport bersama dengan masyarakat tentu Lepemawil harus dilibatkan dan membentuk Tim Pengawas atas Kesepakatan yang ditandatangani.
Ketua Kelompok Khusus Anggota DPR Papua Jhon Gobai menjelaskan bahwa dari awal meminta agar ada kesepakatan yang ditandatangani hari ini, syukur tadi kami tandatangani kesepakatan, isinya 5 point kesepakatan antara lain, pertama pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian.
Kedua program-progam PT. FI yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat setempat.
Ketiga PT.FI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.
Kemudian keempat PT.FI mendukung Pembangunan Pelabuhan baru di Otawa bersama Pemerintah.
Dan kelima Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah Tailing PT.FI,”ungkap mantan Aktivis lingkungan dan Dewan Adat Papua.
Jhon menambahkan selain kesepakatan diatas, pihaknya juga meminta agar freeport mempertimbangkan kompensasi kerusakan yang terjadi apakah dianggap sudah dengan CSR yang diberikan atau perlu ada dana lagi, menyediakan airboat untuk sarana transportasi yang bisa berjalan didaerah pendangkalan, kami juga meminta agar freeport mengganti penggunaan kapur dengan yang lain untuk campuran dalam pengolahan tambang agar lebih ramah lingkungan, kami menegaskan bahwa tailing ini berkat bagi pemerintah tapi masalah bagi masyarakat,karena itu freeport harus membuat program yang menjawab kebutuhan bukan proyek bagi kontraktor.
Kami juga meminta agar dibangun pabrik semen mortal yang dimiliki dan dikelola oleh anak anak asli mimika.
