Pandangan Umum Fraksi Gabungan II Bangun Papua Terhadap Raperdasi tentang Perubahan APBD TA. 2023
Jayapura, Saireri.com – Rapat Paripurna DPRP dalam rangka penyampaian Pandangan Umam Fraksi – Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap
Raperdasi tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran(TA) 2023 kembali digelar pada Selasa, (22/08/2023)
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRP Edoardus Kaize,SS didampingi Ketua Wakil Ketua I DPRP Dr. Yunus Wonda,SH.,MH dan Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy,S.Sos.,MM serta dihadiri Plh. Gubernur Papua Dr.M Ridwan Rumasukun dan Sekretaris DPRP Dr.Juliana J.Waromi, SE. M.Si
Dalam Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gabungan II Bangun Papua yang dibacakan oleh Anggota Fraksi Alfred Fredy Anouw,S.IP, Fraksi gabungan kedua di DPRP ini berpandangan bahwa setelah menyimak dan mencermati penjelasan Gubernur Papua terkait Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua memandang bahwa kita masih diperhadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan yang cukup strategis di akhir masa kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dan Almarhum Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur Papua Periode tahun 2018-2023.
Tantangan ini tentunya terhadap ketercapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk mewujudkan “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan”. Pertanyaan kita besama adalah sudah sejauh mana rakyat kita mampu bangkit, mandiri dan sejahtera dalam kehidupan mereka, merasakan keadilan, setara dalam pelayanan, sama dalam perlakuan dan sejajar dalam persaingan? Hal ini yang menjadi tugas kita bersama mengawal visi ini hingga tugas selesai baik tugas eksekutif maupun tugas legislatif dan kemudian akan dilakukan pemilihan kembali pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Fraksi Gabungan II Bangun Papua menyampaikan apresiasi kepada Plh Gubernur yang hingga hari ini sangat konsen terhadap tugas dan tanggung jawab kepemimpinan kepala daerah serta selalu responsif terhadap setiap perkembangan, usulan dan pendapat yang disampaikan DPR Papua kepada Eksekutif. Hal ini tentunya dapat menjaga keharmonisan 2 lembaga yang bermitra dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua memandang bahwa terhadap kondisi fiskal dimana berdasarkan laporan semester pertama realisasi pelaksanaan APBD tahun 2023, perlu mendapatkan penguatan di beberapa sendi pemerintahan yang kita ketahui saat ini berada pada posisi rata-rata masih di bawah 50% pencapaian target, baik itu target belanja maupun target pendapatan.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua memberi apresiasi kepada Plh Gubernur dan juaranya atas peningkatan target Pendapatan Asli Daerah yang naik 100% lebih, hal ini menjadi indikator optimisme pemerintah daerah dalam meningkatkan ruang-ruang fiskal daerah sebagai sumber-sumber di luar anggaran transfer pusat, baik dengan optimalisasi aset maupun peningkatan produktifitas dan evaluasi terhadap kinerja BUMD baik itu yang sifatnya holding company maupun milik daerah secara tunggal.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua memandnag terhadap perimbangan antara Pendapatan dan Belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang menyebabkan defisit anggaran sebesar 2,271 (Dua Koma Dua Tujuh Satu) Triliun Rupiah Lebih, Fraksi kami mendorong Saudara Plh Gubernur untuk mengedepankan upaya menjaga stabilitas fiskal dengan penggunaan beberapa item penerimaan pembiayaan terutama dari sumber SILPA.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua mamandang bahwa penggunaan Dana Cadangan bisa dipertimbangkan menjadi sumber lain untuk mengatasi defisit anggaran pada Perubahan APBD tahun 2023, dengan catatan untuk dapat mengisi kembali pos dana cadangan ini dalam angka yang lebih besar ke depannya, mengingat keadan di tahun anggaran berikutya yang mungkin saja kita membutuhkan kembali penggunaan dana cadangan dimaksud Oleh karena itu, seperti apa yang telah kami sampaikan pada pandangan umum fraksi terdahulu bahwa peningkatan belanja di semester kedua tahun berjalan hendaknya lebih bijaksana dalam melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dalam belanja maupun pembiayaan, salah satunya pada item belanja barang dan jasa yang pada Perubahan APBD tahun ini naik menjadi 2,3 (Dua Koma Tiga) Triliun Rupiah Lebih. Fraksi kami memandang bahwa yang terpenting adalah belanja yang dikeluarkan dapat berdampak pada pencapaian tujuan atau visi pembangunan kita, di sisi lain juga berdampak pada apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Mengingat kondisi fiskal kita yang belum stabil akibat pengaruh kebijakan pemekaran dari pemerintah pusat, maka perhitugan yang terukir dan terencana dengan baik sangat diperlukan
Fraksi Gabungan II Bangun Papua memandang bahwa ke depan sistem penjarigan, penyaringan dan seleksi calon penerima beasiswa serta penyaluran anggaran beasiswa kepada penerima harus dilakukan oleh SKPD yang lebih tepat menjalankan tugas ini, dan Fraksi kami dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan pandangannya mengusulkan untuk meningkatkan terus akreditasi lembaga-lembaga pendidikan di tanah Papua, kalau perlu sampai kepada taraf internasional, sehingga kita tidak perlu harus menyekolahkan begitu banyak anak-anak kita ke luar papua yang akhirnya menimbulkan banyak persoalan dan tentu berpengaruh pada fokus keuangan daerah. Begitu besar anggaran yang kita alokasikan untuk mengirim anak-anak kita menempuh pendidikan di luar negeri maupun di luar Papua, sementara IPM kita masih harus kita genjot untuk lebih baik lagi, di sisi lain masih ada 23,5% (Dua Puluh Tiga Koma Lima Persen) penduduk umur 7- 24 yang belum dan tidak bersekolah. Pada hal bebrapa tahun ke depan kita seharusnya ikut menikmati bonus demografi bersama provinsi lainnya di Indonesia.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua memandang terhadap pelayanan kesehatan yang alokasinya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan dan yang lebih penting lagi adalah belanja sektor kesehatan yang dimaksud adalah belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama obat-obatan dan alat kesehatan, sehingga bukan saja porsi infrastuktur kesehatan yang diprioritaskan. Selain itu perhatian kepada tenaga medis yang telah memberikan jasa mereka terhadap pelayanan kesehatan di tanah Papua perlu terus didukung dengan baik.
Fraksi Gabungan II Bangun Papua berharap agar Perubahan APBD ini kiranya semua program kegiatan yang direncanakan dapat membawa manfaat yang sebesar- benarnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua dan Fraksi Gabungan II Bangun Papua menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dan dewan yang mana telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi di sidang dewan kali ini.(Tim Humas DPRP)
