Mubes II Byak Ditolak Sebagian Warga, Manfun Apolos Sroyer Diminta Jadi Penengah

Mubes II Byak Ditolak Sebagian Warga, Manfun Apolos Sroyer Diminta Jadi Penengah

 

Jayapura,Saireri.Com – Musyawarah Besar (Mubes) II Kankain Karkara Byak Sub Tabi yang digelar 3–5 November 2026 lalu di kawasan wisata Pantai Holtekamp, D’Santee, Kota Jayapura, menyisakan polemik. Di tengah klaim konsolidasi dan persatuan, sebagian masyarakat adat Byak di Tanah Tabi menyatakan menolak forum tersebut dan meminta Manfun Apolos Sroyer, turun sebagai penengah.

Mubes II sendiri berjalan sesuai jadwal. Pada pembukaan Selasa (3/11/2026), Gubernur Papua melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Yosefine Gondame Wandosa, menyebut forum itu sebagai momentum konsolidasi masyarakat Biak di Tanah Tabi untuk memperkuat persatuan dan melestarikan warisan leluhur.

Hasil Mubes II Kankain Karkara Byak Sub Tabi mendapat, penolakan yang disampaikan Komite Informasi dan Sosial (Insos) Kabor Byak bersama Raja Empat Tabi. Mereka menilai Mubes II tidak sah karena dinilai tidak mengakomodasi seluruh Bar-Bar Byak yang bermukim di Tanah Tabi.

Jumat (20/11/2026) Ketua Komite Insos Kabor Byak, Alex Baransano, mempersoalkan proses pembentukan panitia yang menurutnya sepihak dan tidak berkoordinasi secara menyeluruh dengan para Bar-Bar maupun Mananwir di Kota Jayapura dan wilayah lainnya.

“Manfun Apolos Sroyer yang datang dari Biak membentuk panitia tanpa koordinasi menyeluruh. Musyawarah ini tidak memiliki legitimasi yang utuh,” kata Alex Baransano.

Kritik juga menyentuh soal kepemimpinan adat. Apolos Kurni, perwakilan pemuda dan masyarakat Supiori, mengisahkan pengalamannya saat berupaya memulangkan jenazah warga Byak yang menurutnya sempat tertahan hingga tiga hari di RSUD Dok II Jayapura. Ia mengaku tidak mendapat respons yang diharapkan saat berusaha menghubungi para Mananwir.

“Saya harus berjuang sendiri. Ini bukan sekadar soal prosedur, tetapi soal kehadiran pemimpin saat warga membutuhkan,” ujar Apolos Kurni.

Menurut kelompok penolak, persebaran masyarakat Byak yang mencakup Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, hingga Mamberamo Raya menuntut keterwakilan yang luas dan proses yang transparan. Tanpa itu, mereka menilai hasil musyawarah berisiko tidak diterima luas dan justru memperlebar perbedaan.

Di tengah tarik-menarik itu, muncul desakan agar pemerintah daerah mengambil peran. Oktavina Yuliana Dimara, warga perempuan Byak di Kota Jayapura, berharap persoalan ini diselesaikan dengan semangat persatuan dan meminta perhatian lebih dari pemerintah daerah, termasuk Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, dalam mendukung penyatuan masyarakat adat Byak di Tanah Tabi.

“Kebesaran adat bukan diukur dari forum semata, tetapi dari kepedulian dan kehadiran nyata saat warga membutuhkan,” kata Oktavina.

Komite Insos Kabor Byak dan Raja Empat Tabi meminta panitia mempertanggung jawabkan proses musyawarah kepada masyarakat dan mendesak pendataan menyeluruh terhadap Bar-Bar Byak di Tanah Tabi sebelum forum adat selanjutnya digelar. (Redaksi)

Redaksi Saireri.com

Redaksi Saireri.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *