APBN meningkat, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Tonny Tesar tolak alasan anggaran menghambat Pembentukan Provinsi Papua Utara

Jayapura,Saireri.Com – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, kembali menyoroti hambatan anggaran yang kerap menjadi alasan tertundanya pembentukan Provinsi Papua Utara. Ia mendesak agar RUU Pembentukan Provinsi Papua Utara atau Provinsi Kepulauan Papua Utara dimasukkan ke daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Bagi Tonny, usulan pemekaran wilayah ini bukan sekadar keinginan administratif, melainkan upaya nyata mewujudkan pemerataan pembangunan serta keadilan sosial bagi masyarakat Papua, khususnya wilayah adat Saireri.
Aspirasi masyarakat, para Bupati dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disampaikan pada 1 Oktober 2026 telah terakomodasi dalam pembahasan penyusunan prioritas legislasi DPR untuk tahun 2027. Hal itu disampaikan Tonny kepada wartawan di Jayapura, Selasa (17/11/2026).
“Kami bersyukur aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan para Bupati dan MRP sudah masuk ke daftar usulan untuk dibahas bersama Pemerintah serta DPD,” ujar Tonny.
Pembahasan prioritas legislasi tersebut melibatkan pimpinan Komisi I sampai Komisi XIII beserta seluruh pimpinan fraksi, sekaligus menjadi evaluasi pelaksanaan Prolegnas 2026 guna menentukan RUU apa saja yang akan diperjuangkan pada tahun 2027. Tahap selanjutnya DPR akan mendiskusikan daftar prioritas itu bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), rencananya Menteri Hukum serta perwakilan DPD akan diundang pada 25 November 2026.
Tonny berharap Pemerintah memberikan persetujuan sehingga RUU Pembentukan Provinsi Papua Utara dapat ditetapkan sebagai prioritas Prolegnas 2027 melalui usul inisiatif DPR.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan Papua Utara memiliki landasan kuat dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, terutama penataan wilayah berdasarkan tujuh wilayah adat. Enam dari tujuh wilayah adat Papua sudah memiliki provinsi masing‑masing, sedangkan wilayah adat Saireri masih berjuang untuk memiliki provinsi sendiri.
“Enam wilayah adat sudah terbentuk, tinggal wilayah adat Saireri yang kami usulkan sebagai bagian dari tujuh wilayah adat Papua. Ini adalah pergumulan masyarakat Saireri agar keadilan dan kesejahteraan benar‑benar dirasakan seluruh masyarakat Tanah Papua,” tegas Tonny.
Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Utara sebenarnya bukan hal baru. Wacana ini sudah dibahas sejak tahun 2022 dan pernah mencapai tahap finalisasi di Badan Legislasi DPR sebelum dibawa ke pimpinan untuk penetapan, namun proses tersebut terhenti akibat pertimbangan keterbatasan anggaran negara.
Kini setelah beberapa tahun tertunda, Tonny menilai momentum perjuangan pembentukan Papua Utara semakin terbuka. Ia menyoroti kenaikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai alasan utama agar alasan fiskal tidak lagi dipakai untuk menahan aspirasi masyarakat Saireri.
Sebagai perbandingan, APBN tahun 2022 berada di kisaran Rp3.100 triliun sedangkan proyeksi APBN 2027 mencapai sekitar Rp4.060 triliun. Menurutnya peningkatan kapasitas anggaran negara tersebut layak menjadi pertimbangan untuk membuka ruang pembentukan daerah otonomi baru di Papua.
“Kalau kita menunggu dana benar‑benar cukup baru melakukan pemekaran, hal itu tidak akan pernah berjalan. Kita tidak bisa menjadikan keterbatasan alokasi dana sebagai penghambat pemekaran di Papua,” tegasnya.
Tonny menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Utara tidak hanya bergantung pada kemampuan keuangan negara, melainkan membutuhkan keberanian serta kemauan politik Pemerintah Pusat untuk memenuhi amanat Otsus Papua.
Ia berharap Pemerintah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Saireri dan mendukung pembentukan Provinsi Papua Utara. Langkah tersebut dinilai mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akses pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Papua.(Redaksi





