Deklarasi Saireri Bersatu: Dorong Pembentukan Provinsi Papua Utara, DOB Keenam Sesuai Wilayah Adat
Jayapura,Saireri.Com – Para tokoh adat dari empat kabupaten wilayah Saireri – Biak Numfor, Supiori, Waropen, dan Kepulauan Yapen – secara resmi menyatakan dukungan dan mendesak percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Utara. Deklarasi digelar di Pendopo Lembaga Masyarakat Adat Waropen, Tanah Tabi, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri Dewan Adat Biak, Dewan Adat Supiori, Dewan Adat Waropen, Dewan Adat Yapen, tokoh perempuan, pemuda, Forum Komunikasi Masyarakat Saireri (FKMS), Kerukunan Keluarga Besar Ambai Kota Jayapura, serta para tokoh intelektual dan pemuka masyarakat.
Perjuangan Sejak Puluhan Tahun
Mananwir Kabupaten Supiori, Simon Rumkabu, menegaskan aspirasi ini bukan hal baru. “Perjuangan ini sudah berlangsung sejak tahun 2000 hingga sekarang,” ujarnya.
Rumkabu menyampaikan keempat kabupaten telah bersatu menyuarakan usulan ini dan siap mendorongnya terus hingga ke pemerintah pusat, seiring dukungan dari pemerintah daerah, DPR Papua, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP). “Apabila disambut baik, kami akan terus memperjuangkannya sampai ke tingkat pusat,” tegasnya.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Waropen di Tanah Tabi, Karlos Sawaki, melaporkan para Bupati dari empat kabupaten tersebut telah menyatakan dukungan. “Para Bupati sudah menyatakan dukungan terhadap pemekaran ini,” katanya. Wakil rakyat asal Saireri di DPD RI dan DPR RI juga telah memperjuangkan di tingkat nasional. Deklarasi ini menjadi penguatan langkah yang telah ditempuh para pemimpin daerah dan wakil rakyat.
Sawaki menegaskan langkah selanjutnya: dialog dengan Gubernur Papua, DPR Papua, dan MRP, sebelum menemui Presiden. “Sudah terbentuk enam provinsi baru sesuai tujuh wilayah adat di Papua. Mengapa Saireri belum mendapatkan provinsinya sendiri?” tanyanya.
Dukungan Tegas dari MRP dan DPR RI
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) perwakilan wilayah adat Saireri, Markus Kajoi, menyatakan dukungan penuh. “MRP wajib menjaga keadilan bagi setiap wilayah adat. Saireri telah berjuang lebih dari dua dekade, sudah seharusnya Provinsi Papua Utara segera lahir. Ini bukan sekadar pemekaran wilayah, melainkan pemenuhan hak dan keadilan bagi masyarakat adat Saireri,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi NasDem daerah pemilihan Papua, Tonny Tesar, turut menyuarakan dukungan. “Saya akan terus memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional. Saireri kaya akan sumber daya alam, laut, dan potensi ekonomi yang luar biasa—sudah saatnya kesejahteraan itu dinikmati langsung oleh masyarakatnya sendiri melalui provinsi baru yang mandiri,” tegasnya.
Sertakan Kabupaten Bawaan Sejak Awal
Ketua Forkoda Percepatan DOB Tanah Papua, Nikolas O. Nussy, meminta pemerintah pusat turut memasukkan tiga calon kabupaten pendamping yang diperjuangkan lebih dari 20 tahun: Kabupaten Ngondomi Sisare (Waropen), Kabupaten Pulau Numfor, dan Kabupaten Nafas Wandiwe (Biak). “Sebenarnya tidak hanya empat kabupaten, melainkan lima. Potensi tambang, minyak, dan gas di Waropen serta kekayaan laut di wilayah lain menjadi modal pembangunan yang menjanjikan,” ujarnya.
Nussy juga mendorong agar usulan pemekaran Yapen Timur, Yapen Barat, serta Gondumi Sisare dan Lembaru Fiye di Waropen turut dipertimbangkan bersamaan dengan penetapan Provinsi Papua Utara. Sejak 2014, tercatat 33 usulan DOB di Tanah Papua telah masuk daftar prioritas; Provinsi Papua Utara layak menjadi salah satu yang segera diwujudkan demi keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
