Ketua BM PAN Papua Maulana Muhammad:Desak Gubernur evaluasi total manajemen (RS) di Papua akibat kasus Irene Sokoy
Ketua DPW Barisan Muda PAN Papua sekaligus Tenaga Ahli DPR RI, Maulana Muhammad
JAYAPURA,Saireri.Com — Ketua DPW Barisan Muda PAN Papua sekaligus Tenaga Ahli DPR RI, Maulana Muhammad, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, yang diduga akibat buruknya pelayanan dan fasilitas kesehatan di Tanah Papua. Peristiwa tragis tersebut kembali membuka mata publik akan lemahnya sistem kesehatan di Papua yang hingga kini belum tertangani secara serius.
Dalam pernyataannya, Maulana Muhammad menegaskan bahwa kematian Irene Sokoy bukan hanya musibah bagi keluarga, tetapi juga alarm keras bagi pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan. Ia menilai kondisi pelayanan kesehatan di Papua sudah berada pada titik darurat, terutama menyangkut keselamatan ibu hamil, anak, dan pasien gawat darurat.
“Kematian Ibu Irene Sokoy adalah bukti nyata bahwa manajemen dan fasilitas kesehatan kita masih jauh dari memadai. Fakta bahwa seorang ibu hamil tidak mendapatkan penanganan sesuai standar adalah kegagalan sistem yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Maulana Muhammad.
Sebagai tokoh muda Papua yang selama ini aktif mendorong perbaikan layanan publik, Maulana menyerukan agar Penjabat Gubernur Papua segera melakukan evaluasi total terhadap manajemen seluruh rumah sakit di Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menekankan evaluasi tersebut harus mencakup:
Ketersediaan dan fungsi alat kesehatan dasar dan penunjang
Kelengkapan tenaga medis, khususnya dokter spesialis kandungan dan perinatologi
Sistem rujukan yang cepat dan terintegrasi
Tata kelola anggaran kesehatan
Profesionalisme manajemen rumah sakit
Jaminan sosial kartu kesehatan yang lebih terjamin seperti dulu adanya Kartu Papua Sehat (KPS) hanya dengan KTP sebagai orang Asli Papua maka penanganan tanpa hambatan
Menurut Maulana, tragedi Irene Sokoy harus menjadi momentum besar bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan nyata. Ia juga mendorong agar pemerintah menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan Papua, mengingat banyak masyarakat tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan yang layak.
“Jangan sampai ada lagi ibu-ibu Papua yang kehilangan nyawa hanya karena rumah sakit tidak siap. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tegas, nyata, dan menyeluruh. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga,” ujar Maulana Muhammad.
Ia menambahkan bahwa peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian kesehatan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu disinergikan agar pembenahan sistem kesehatan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kematian Irene Sokoy meninggalkan duka mendalam, namun Maulana berharap tragedi ini menjadi titik balik pembenahan layanan kesehatan di Tanah Papua. “Perubahan harus dimulai sekarang, bukan besok,” tutupnya.
