Petrus Hamadi Dilantik Sebagai Ondoafi Besar Tobati-Injros, Siap Benahi Tatanan Adat, dan Dukung Program MBG Presiden Prabowo
Jayapura,Saireri.com — Petrus Yahe Hamadi resmi dilantik sebagai Ondoafi Besar Tobati-Injros oleh Dewan Adat Port Numbay dalam upacara adat “Harsori Mhai Tab” di kediaman Keondoafian di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Rabu (8/9/2025).
usai pelantikan Petrus Hamadi menyampaikan sejumlah agenda kerja prioritas yang akan dilaksanakan bersama Dewan Adat Port Numbay. Agenda utama adalah menggelar musyawarah adat untuk membahas berbagai hal strategis terkait tata kelola wilayah adat.
“Agenda kerja kami yang pertama adalah mengadakan musyawarah adat. Dalam musyawarah ini ada beberapa hal penting yang akan kami laksanakan,” tegasnya.
Ondoafi Besar yang baru dilantik ini menargetkan pemulihan tatanan adat seperti sediakala. Program pembenahan mencakup penertiban seluruh suku, penataan wilayah adat, serta pengaturan kembali kekuasaan yang dimiliki Keondoafian Tobati-Injros, termasuk para-para adat.
“Kami akan mengembalikan tatanan adat seperti semula, melakukan penertiban suku-suku, dan penataan wilayah adat beserta seluruh kekuasaan yang dimiliki oleh Keondoafian Tobati-Injros,” bebernya.
Hamadi juga menekankan pentingnya setiap suku menata kembali masyarakat adat mereka.
Sebab menurutnya, penguatan masyarakat adat Tobati-Injros akan memberikan nilai tambah bagi pemerintahan Kota Jayapura.
Dalam kepemimpinannya, Petrus Hamadi berkomitmen membangun kemitraan dengan pemerintah serta TNI-Polri untuk mendukung program-program yang dicanangkan Presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.
Salah satu terobosan yang akan diterapkan adalah mekanisme satu pintu dalam pengisian perwakilan-perwakilan adat, baik di Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRK, maupun program-program lainnya.
“Semua harus melalui mekanisme Keondoafian Dewan Adat. Tidak lagi orang-orang itu saja yang ditampilkan setiap waktu, tetapi harus diputuskan dalam musyawarah adat sehingga masyarakat tahu ini perwakilan kami,” tegasnya.
Hamadi juga menyoroti persoalan pencemaran lingkungan yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ia mendesak pemerintah segera menangani pencemaran sungai-sungai di wilayah Abepura dan Entrop yang telah menyebabkan kerusakan pada ekosistem bakau dan karang.
“Yang kedua adalah bagaimana perhatian pemerintah untuk pencemaran yang sampai saat ini tidak digubris untuk menangani sungai-sungai.Terjadi pengrusakan baik di bakau maupun di karang,” pungkasnya.
