Pemuda dan Aktivis waropen berharap Bupati harus tepati janji 100 hari kerja dengan berlaku adil kepada masyarakat dan kurangi Kunjungan keluar Waropen

Ketua dan Sekretaris bersama anggota Forum Komunikasi Plmpinan Orgqnisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua

Jayapura,Saireri.com – Sebagai agen Perubahan dalam suatu daerah para aktivis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Plmpinan Orgqnisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua terus melakukan Kontrol sosial dalam mengawasi Kerja kerja Bupati Kabupaten Waropen FX.Mote.

Yang mana Rando Rudamaga salah satu Tokoh Aktivis mudah asal Waropen yang Gencar melakukan Kontrol sosial terhadap Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah saat ini. Ia mempertanyakan ouput dari (100) Seratus hari kerja Bupati Kabupaten Waropen FX.Mote Karena sampai saat ini yang di amati, hampir semua hal yang masuk dalam program prioritas (100) Seratus hari kerja, arahnya tidak jelas dan kebijakan Bupati Kabupaten waropen sangat melenceng jauh dari Komitmen beliau saat memaparkan Program Programnya.

Bagi kami Aktivis dan Pemudah Waropen janji dan ucapan dari seorang Bupati kepada Masyarakat, itu harus ditindak lanjuti,bukan kemudian ada kritik dan aksi protes barulah ada penjelasan dari orang orang dekatnya Bupati dengan narasi bahwa semuanya sedang dikerjakan.

Hal hal seperti ini seharusnya di jawab atau dijelaskan kepada public dan Masyarakat Waropen oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang, atau mungkin perlu juru bicaranya Bupati, Sehingga ada kepastian yang jelas, Ujar Sekretaris Forum Komunikasi Plmpinan Orgqnisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua Rando Rudamaga saat memberikan keterangan pers di Jayapura Selasa (22/7/2025).

Rando mencontohkan seperti janji Bupati tentang Pengaktifan : Bandara Botawa, yang hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait rute Penerbangan, juga Pembangunan Border penyangga Pelabuhan Kapal Pelni ukuran besar, Pembangunan talut Asrama Mahasiswa Waropen Kota Study Jayapura, Biaya Mubes
IV IMAWAR dan Perubahan SK DPRK Waropen Kursi Pengangkatan yang katanya bukan Alkitab. Inikan jadinya rancu dan menimbulkan banyak pernyataan dari berbagia pihak terkait apa yang telah disampaikan atau dijanjikan oleh Bupati,” Ungkap Rando kepada para Wartawan.

Pada kesempatan yang sama Michel Sineri sebagai Aktivis anak Waropen mempertanyakan biaya sebesar 6.000.000.000 (enam miliar) MOU Bupati Waropen dengan PT BELIBIS PUTRA MANDIRI terkait Supsidi KAPAL Cepat Expres Bahari yang melayani transportasi laut dengan rute Biak, Waropen dan Serui. MOU tersebut dilakukan sepihak oleh Bupati Waropen tanpa ada persetujuan bersama DPRK Waropen dan Dinas terkait. Karena biaya tersebut tidak masuk dalam rencana pembiayaan tetapi kami menilai dipaksakan Bupati secara sepihak,”ungkap Michel.

Olehnya itu kami berasumsi jangan jangan ada permainan ganda yang disepaki oleh kedua bela pihak. Karena yang sering menggunakan Transportasi Kapal Cepat itu, hanya abang abang kita yang Pejabat, Sedangkan Masyarakat bawa ini, sering menunggu jadwal Kapal Perintis barulah mereka melakukan perjalan baik ke Yapen, maupun Jayapura.

Sehingga MOU biaya subsidi sebesar 6.000.000.000 (enam miliar) ini, bagi kami tidaklah tepat sasaran alangkah lebih baik anggaran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan mendasar penting lainnya.

Seperti masalah masalah mendasar dan urgen yang terjadi saat ini di Waropen yang harus segera diselesaikan Bupati FX.Mote. contoh hak hak aparat Kampung dan Bamuskan di 11 (sebelas) Distrik yang baru dibayarkan sebulan. Sedangkan honor tersebut sudah di atur dalam undang undang Desa nomor 6 Tahun 2014. Seharusnya dibayarkan 1 (satu) triwulan. Jadi 1 (satu) triwulan itu sama dengan 3 (tiga) bulan,”ujar Michael, yang anehnya, Bupati prioritaskan pembayaran honor aparat Kampung dan Bamuskam lunas 1 (satu) triwulan hanya untuk kampung kampung yang berada di Distrik Kirihi Walai saja
menurut hemat kami, Bupati tidak faer dalam keputusan keputusan tersebut, tetapi lebih memihak pada kelompok atau golongan tertentu Waropen ini Rumah kita
bersama ada tuan dan ada pemiliknya. Jangan jadikan Waropen sebagai lahan
memuaskan diri,”tegas Michel Sineri.

Sementara itu Menutupi Konfrensi Pers yang dilakukan Forum Komunikasi Plmpinan Orgqnisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua Paul Ohee selaku Ketua Forum menegaskan agar Bupati Waropen segera selesaikan Hak hak Nakes di beberapa Puskesmas dan juga hak hak Guru guru kontrakan atau tenaga pendidik. Yang kemudian hingga sampai dengan saat ini belum juga ada realisasi pembayaran. Mereka meraka ini adalah garda terdepan yang selalu hadir dan bekerja setulus hati tanpa pamri untuk melayani Masyarat Waropen”ujar Paul.

Kami berharap kepada Bupati sebagai Kepala daerah agar sesegera mungkin menindak
lanjuti persoalan Guru dan Nakes karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi keluarga mereka sehari hari. Mereka sudah tulus bekerja dan
melayani masyarakat. Maka hak hak merekapun harus dibayarkan.

Dari informasi yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, bahwa DAU dan OTSUS itu sudah masuk di KASDA Pemda Waropen, Tetapi kenapa tidak dikeluarkan anggaran tersebut berdasarkan ketentuan dan mekanisme (SOP) sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi hari ini di Waropen, ada apa sehingga anggaran ini masih mangkir di KASDA Pemda Waropen,” tanya Paul.

Ia juga mempertanyakan Keterlambatan pencairan DD (Dana Desa) di Kabupaten Waropen. Dana Desa ini adalah Anggaran yang kemudian diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan Kampung/Desa dan dalam 1 (satu) Tahun seharusnya ada 3 (tiga) kali tahapan pencairan, Namun tetapi yang terjadi hari ini di Waropen, baru saja sekali pencairan lalu kemudian diantarkan langsung oleh bupati dan ini sudah pertengahan Tahun. Seharusnya tahap 2 (dua) Dana Desa itu sudah harus dicairkan. Dana Desa inikan hanya numpang lewat Rekening Pemda terhitung 7
(tuju) hari. Jika lewat dari ketentuan tersebut maka akan terjadi Deposit besar besaran (Bunga) sehingga dapat menguntungkan pihak pertama dan pihak kedua.

Kami harap Bupati Waropen lebih jeli untuk melihat sejumlah permasalah yang terjadi di Kabupaten waropen, kurangi kunjungan keluar dan pendelegasian tugas agar ada kontrol kendali Pemerintahan yang baik bagi kerja kerja bawahan,”Tutup Paul Ohee selaku Ketua Forum Komunikasi Plmpinan Orgqnisasi Kepemudaan dan Aktivis Pemuda Peduli Papua.
(Redaksi)