Ketua Forum ASN Provinsi Papua Minta Pemerintah Pusat Cermat Tunjuk Penjabat Gubernur Provinsi Papua
Jayapura,Saireri.com – Ketua Forum ASN Provinsi Papua Nattan Ansanay, meminta Pemerintah Pusat untuk cermat menunjuk Pj Gubernur Papua pengganti Lukas Enembe yang akan segera habis masa jabatannya. Pentingnya posisi Pj Gubernur Papua kali ini menurut Nattan karena banyaknya persoalan yang saat ini muncul, mulai dari tata kelola pemerintahan, struktur ASN dan dinamika sosial politik serta keamanan di Provinsi Papua.
“Bahwa sudah ada usulan 3 nama dari DPR Provinsi Papua tentu sudah melalui banyak pertimbangan dan kami meyakini mereka adalah putra/i terbaik. Namun Jauh lebih penting dari itu agar jadi pertimbangan Pemerintah Pusat termasuk Presiden adalah pejabat yang ditunjuk untuk Provinsi Papua harus benar-benar melalui pertimbangan yang sangat cermat, baik kapasitasnya, kompetensi, utamanya integritas kepemimpinan,” ungkap Nattan kepada media massa di Jakarta, Selasa (15/8).
Menurut dia Provinsi Papua saat ini meninggalkan banyak masalah utamanya dalam tata kelola pemerintahan termasuk ASN yang bersumber dari tidak kredibelnya pemimpin. Belum lagi tumpang tindih aturan, yang berdampak pada terbengkalainya pelayanan publik serta kuatnya tarik – menarik kepentingan politik dalam kerja-kerja birokrasi.
“Tata kelola ASN seringkali menyalahi aturan, birokrasi berjalan ke mana, arahan pimpinan kemana semua serba tidak jelas. Ini harus jadi catatan pemerintah pusat,” jelas Nattan.
Pejabat Gubernur Papua yang akan datang menurut dia tidak cukup karena pertimbangan gelar atau kepangkatan semata tetapi lebih penting dari semua itu adalah keiklasan hati untuk memimpin di Provinsi Papua.
“Tunjuk orang yang jujur, tidak ambisius, karakternya kuat, tidak mudah dipengaruhi, dan yang pasti orang yang dekat dengan rakyat. Provinsi Papua butuh reformasi total agar kembali ke rel yang benar,” sambungnya.
Provinsi Papua menurut Nattan tidak bisa diurus dengan cara-cara biasa oleh orang-orang yang tidak memiliki visi kuat dan jangka panjang untuk memajukan Papua. Bukan juga orang yang haus kuasa apalagi sekedar mencari keuntungan.
“Kami meyakini Pemerintah Pusat mengerti soal di Papua hari ini dan tahu juga caranya. Untuk itu
Jangan sampai pemerintah pusat ikut andil merusak Papua karena menunjuk pejabat Gubernur Papua yang salah karena masyarakat dan kami ASN juga akan jadi korbannya,” pungkas Nattan.
Diketahui bahwa tiga nama calon Pj Gubernur Papua yang diusulkan DPR Provinsi Papua ini terdapat satu orang nama yaitu Saudara Pelaksana Harian Gubernur Papua saat ini.
Karena yang bersangkutan sebenarnya telah terlibat dalam dugaan masalah Hukum yang sedang di hadapi tersangka Gub.Papua Non Aktif Bapak Lukas Enembe, selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Provinsi Papua.
Kemudian terkait dalam hal yAng sama selaku Ketua TAPD sedang dalam laporan yang di ajukan oleh DPR Papua guna mempetanggung jawabkan Realisasi Dana Tambahan T.A 2022 sebesar 5.1 Triliun yang menjadi Temuan Audit BPK RI.
Sehingga saya dapat katakan disini beliau sangat tidak memenuhi kriteria untuk di usulkan dan tidak pantas masuk dalam usulan keaslian OAP.
Ini harus kita jujur, sehingga tdk ada pesan politik dan sponsor dari dalam Lembaga DPR yang notabene adalah Lembaga Politik.
Ini penting karen Jabatan ini nantinya akan berpengaruh terhadap pesta politik yang akan di hadapi pada kontestasi politik Tahun 2024.
Sekali lagi mengakhiri komunikasi bersama awak media di jakarta’.
Nathan menambahkan bahwa ‘usulan Penjabat Gubernur yang layak hanya 2 Orang Nama yang harus di Pertimbangkan dan di tunjuk untuk memimpin Pemerintahan di Provinsi Papua yaitu :
1. Anthonius Ayorbaba, SH., M. Si
2. DR. Juliana J. Waromi, SE.,M.Si.
Terkait penyampaian Menteri Dalam Negeri atas usulan Nama OAP” ,maka dengan tegas beliau mengatakan bahwa Presiden harus Lugas dan Tegas pada Komitmen dan Pernyataannya untuk memberikan kesempatan kpd Orang Asli Papua menduduki Jabatan Penjabat Gubernur Papua dalam konteks Kekhususan.
Dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia juga Mendagri agar TNI/POLRI stop memainkan bola liar untuk ikut mencampuri urusan Pemerintahan yang nantinya akan memperburuk sistim Pemerintahan di Papua.
Biarkan kami Orang Papua Tabi-Saireri utk memimpin Provinsinya sendiri.
Karena ini murni Jabatan Struktural Pemerintahan, maka harus murni Orang Pemerintahan dari dalam Birokrasi Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua,” ujar Natan.
Kami sudah memiliki Kriteria Pejabat Tinggi Madya yang mampu dalam mengawal dan penyelasaian tugas-tugas Negara yang akan di Amanah kan, hingga tugas Penjabat Gubernur Papua berakhir.
Saya yakin itu”
Terkait perhatian dari II OAP yang di maksud, saya selaku ASN Murni yang bertugas 23 Tahun lebih di Pemerintahan Provinsi Papua sudah sangat paham tentang kondisi Daerah hari ini.
Untuk itu saya lebih setuju apabila Penjabat Gubernur Papua di berikan kepada Sosok Pemimpin dari Kaum Perempuan yang sudah sangat terukur kemampuannya mengawal seluruh Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah di Provinsi Papua, selama belasan tahun lamanya,” Ungkap nya.
